Satpam-Cleaning Service Jadi Outsourcing Menyusul Penghapusan Honorer pada 2023, Gajinya Berapa?

Besaran nilainya berbeda untuk setiap wilayah.

"Honorarium yang diberikan hanya kepada Pegawai Non Aparatur Sipil Negara yang ditunjuk untuk melakukan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai satpam, pengemudi, petugas kebersihan, dan pramubakti, berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang/kontrak kerja," tulis PMK itu.

Diketahui, penghasilan satpam dan driver tertinggi ada di wilayah DKI Jakarta. Berada pada besaran Rp5.344.000 per bulan. 

Adapun petugas kebersihan dan pramubakti di Jakarta berada pada angka Rp4.858.000 juta per bulan.

Tertinggi selanjutnya ada di wilayah Provinsi Papua dengan nilai Rp4.256.000 per bulan untuk satpam dan driver. Sedangkan petugas kebersihan dan pramubakti ditetapkan Rp3.869.000 per bulan.

Tertinggi ketiga ada untuk sopir dan satpam yang bekerja di instansi pemerintah di daerah Jawa Timur dengan besaran honor Rp4.135.000 per bulan. 

Sementara, petugas kebersihan dan pramubakti di Jawa Timur sebesar Rp3.759.000 per bulan.

Angka tersebut di atas hanya gaji pokoknya saja, belum termasuk uang lembur. Lembur untuk satpam dan sopir ditetapkan sebesar Rp13.000 per jam dan uang makan lembur sebesar Rp30.000 per hari.

Nampaknya, sistem outsourcing di instansi pemerintahan ini akan berlangsung cukup lama, sebab pemerintah juga tidak membuka rekrutmen CPNS pada tahun ini.

Baca Juga: Tenaga Honorer Selesai 2023, Bagaimana dengan Petugas Keamanan dan Kebersihan? Ini Kata Menpan RB

Peniadaan rekrutmen CPNS pada 2022 

Tjahjo juga menyampaikan bahwa pada 2022, pemerintah hanya akan mengadakan rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). 

“Untuk Seleksi CASN Tahun 2022, pemerintah fokus melakukan rekrutmen PPPK, dan di tahun ini, formasi untuk CPNS tidak tersedia,” jelas Tjahjo. 

Berkaca dari kebijakan di negara maju, hanya ada sedikit civil servant atau pembuat kebijakan (PNS), dan jumlah government worker/public services (PPPK) lebih banyak. 

“Mengacu kepada hal contoh baik tersebut, maka pemerintah Indonesia perlu mengikuti langkah yang telah dilakukan oleh berbagai negara maju sebagai langkah memodernisasi birokrasi secara cepat,” kata dia. 

Adapun terkait keputusan rekrutmen PPPK 2022, menurutnya tertuang dalam Surat Menteri PANRB No. B/1161/M.SM.01.00/2021 tanggal 27 Juli 2021 perihal Pengadaan ASN Tahun 2022. 

Di mana seleksi CASN 2022 difokuskan untuk merekrut tenaga pendidik, tenaga kesehatan, dan tenaga penyuluh.

Baca Juga: Menpan RB: Status Tenaga Honorer Diberi Kesempatan Diselesaikan Sampai 2023