Sri Mulyani Minta Tambahan Anggaran Subsidi, Sebut Situasi Ini Ancam Indonesia

JAKARTA, KOMPAS.TV - Menteri Keuangan Sri Mulyani mengajukan penambahan anggaran subsidi kepada Badan Anggaran (Banggar) DPR RI. Baik itu subsidi energi, listrik, maupun untuk program perlindungan sosial atau bantuan sosial. Menurut Sri Mulyani, pemberian subsidi adalah bentuk hadirnya negara untuk melindungi masyarakat, melindungi ekonomi, dan melindungi APBN.

Meski kondisi pandemi Covid-19 sudah terkendali, perekonomian Indonesia dan dunia kini dihadapkan pada ancaman baru. Yaitu memanasnya kondisi geopolitik akibat perang Rusia-Ukraina, hingga menyebabkan kenaikan harga bahan pangan.

Ia mengatakan, situasi tersebut bisa menyebabkan negara berada dalam stagflasi.

"Pernah mendengar istilah stagflasi? Itulah sebuah kondisi di mana pertumbuhan ekonomi stagnan, tapi inflasinya tinggi. Fenomena ini sudah pernah terjadi pada awal tahun 80-an dan 90-an," kata Sri Mulyani dikutip dari laman Instagram pribadinya, Jumat (20/5/2022).

Baca Juga: Ekspor CPO Dibuka Lagi, GAPKI: Eropa, India, Pakistan Ucapkan Terimakasih

"Inflasi di Amerika Serikat (AS) pernah mencapai 14,8 persen di tahun 80-an dengan suku bunga acuan mencapai 20 persen, pertumbuhan ekonomi pun mengalami pelemahan atau negative growth," katanya.

Bagaimana dengan Indonesia? Sri Mulyani menjelaskan, berdasarkan laporan BPS pertumbuhan di kuartal I (Q1) 2022 Indonesia cukup baik di 5,01 persen. Namun untuk menjaga momentum pertumbuhan itu, konsumsi harus tumbuh lebih kuat.

Oleh karena itu, pemerintah mengajukan permohonan penambahan alokasi anggaran untuk subsidi energi, baik BBM dan listrik, maupun perlindungan sosial untuk masyarakat. Agar daya beli dapat terjaga dan pemulihan ekonomi pun dapat terus diakselerasi.

"Saya ucapkan terima kasih kepada Pimpinan dan seluruh anggota Banggar DPR RI atas seluruh masukan dan diskusi yang produktif, serta persetujuan atas usulan tambahan alokasi anggaran belanja yang Pemerintah ajukan," tutur Sri Mulyani.

Baca Juga: Presiden Jokowi Setuju Tarif Listrik Golongan 3.000 VA Naik

"Semoga peran APBN sebagai shock absorber akan mampu dioptimalkan agar masyarakat dan ekonomi dapat terjaga baik," ujarnya.