Pengamat Nilai Tidak Bisa Dibuktikan Jokowi Mau Jadi Ketum PDIP

JAKARTA, KOMPAS.TV – Direktur Eksekutif Indo Barometer, M Qodari menilai tidak ada bukti bahwa Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) ingin menjadi Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).

Qodari menyampaikan pendapatnya tersebut dalam dialog Kompas Petang, Kompas TV, Kamis (15/8/2024).

“Kan tidak bisa dibuktikan bahwa pak Jokowi betul-betul mau. Kedua, kalaupun betul-betul mau, menurut saya sah-sah saja sebagai seorang kader untuk maju sebagai ketua umum, kalau PDI Perjuangan masih ingin disebut sebagai partai politik,” tuturnya.

“Kecuali kalau sudah berhenti mau disebut sebagai partai politik, dan di AD/ART tidak ada aturan bahwa harus anak Bung Karno atau keturunan Bung Karno,” tambahnya.

Baca Juga: Analisis Dosen Ilmu Politik Soal PDIP yang 'Ditinggalkan' dan Jegal Anies di Pilkada Jakarta

Mengenai pemilihan ketua umum, Qodari menyebut forumnya bukan di rapat kerja nasional (rakernas), melainkan pada musyawarah nasional (munas) partai.

“Nah, soal pemilihan menurut saya bukan di rakernas (tapi) di munas. Jadi kalau misalnya kemudian di munas tiba-tiba muncul nama dan orangnya mau, kenapa tidak. Kan forumnya menetapkan ketua umum kan di munas, bukan di rakernas,” ujarnya.

“Kok takut amat kalau ada yang mau maju sebagai calon Ketua Umum di PDI Perjuangan, dan kemudian nggak mau turun gara-gara alasan bahwa ada yang mau mengambl alih. Kan itu sebetulnya legitimasi saja untuk memperpanjang kekuasan di PDI Perjuangan,” bebernya.

Menanggapi pernyataan Qodari tersebut, politikus PDIP, Seno Bagaskoro mengaku tidak ada ketakutan mengenai hal itu.

“Nggak, nggak ada takut. Kita malah kemarin dalam suasana tersebut kan sangat santai,” kata Seno dalam dialog yang sama.

“Ibu (Megawati) menyampaikan sebenarnya dengan becanda bahwa inginnya mengurus cucu, Bu Mega ingin untuk fokus ke keluarga, dan berkali-kali sudah disampaikan kenapa sih harus Bu Mega diminta jadi ketum terus,” katanya.

Megawati, lanjut Seno, kemudian menyampaikan bahwa hasil Rakernas V PDIP menyatakan seluruh kader menginginkan Megawati tetap menjadi ketua umum.

“Kemarin disampaikan oleh Ibu Mega bahwa ini harus, kalau kemudian rekomendasi rakernas menginginkan Ibu Mega menjadi ketua umum, Ibu Mega siap untuk melakuan itu dengan sepenuh hati. Sesimpel itu, kita santai-santai saja,” tuturnya.

Dalam dialog itu, Seno menyampaikan bahwa hasil rekomendasi dari Rakernas V tersebut, merupakan aspirasi kader.

“Itu bukan dari sesuatu yang diinginkan semata-mata karena Ibu Mega ingin menjadi ketua umum. Itu hasil rakernas kami,” katanya.

Baca Juga: Sekjen PDIP Hasto Bicara Soal Kans 'Merahkan' Anies Baswedan di Pilgub Jakarta

“Kedua, di dalam konstitusi partai kami yang harus dilaksanakan ada mekanisme kepartaian dalam menentukan ketua umum. Itu kami lalui satu per satu tahapannya tanpa mengubah konstitusi itu untuk memberikan privillege pada satu dua orang,” ungkapnya.

Dalam konteks ini, kata dia, PDIP tertib pada kesepakatan cara bermain dan tidak menabrak aturan.

Jika kemudian ada orang luar yang ingin masuk ke sana dan cawe-cawe, ia menekankan agar jangan membelakangi keputusan rakernas.

“Jangan sampai itu menolak belakang atau membelakangi apa yag sudah menjadi keputusan dari partai melalui rakernas, melibatkan seluruh pengurus, melibatkan seluruh struktur, melibatkan seluruh kader kami dari atas sampai bawah,” ujarnya.

Sebelumnya Kompas.TV memberitakan, Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto menyebut Presiden Joko Widodo (Jokowi) sempat ingin menduduki kursi Ketua Umum (Ketum) PDIP.

Menurut Hasto, ia mendapatkan kabar itu dari seorang mantan menteri yang duduk di Kabinet Indonesia Maju.

“Ada seorang mantan menteri kemudian dihubungi menteri dalam kabinet Bapak Jokowi yang menyatakan keinginan dari Bapak Jokowi untuk menduduki Ketua Umum PDI Perjuangan,” ujar Hasto di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (15/8/2024), seperti dikutip dari YouTube Kompas TV.

Hasto mengaku pernah menyampaikan informasi itu kepada publik, beberapa waktu lalu.

Oleh sebab itu, kata dia, yang disampaikan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri adalah fakta.

"Itu pernah saya sampaikan ke publik. Dan kemudian melihat apa yang terjadi pada Partai Golkar, yang mula-mula juga ada rumor seperti itu, ternyata itu kan terjadi, maka apa yang disampaikan Bu Megawati Soekarnoputri tersebut, itu adalah benar," ujarnya.