Cerita Bahlil Lahadalia soal Pencabutan 2.078 IUP, Perusahaan Kakak dan Sahabatnya Masuk Daftar

JAKARTA, KOMPAS.TV - Menteri Investasi Bahlil Lahadalia mengungkapkan abang dan sahabatnya masuk daftar pihak yang terdampak dengan keputusan pemerintah mencabut izin usaha baik pertambangan, kehutanan, hingga perkebunan.

Hal itu diungkap Bahlil Lahadalia dalam keterangannya di YouTube Sekretarian Presiden, Jumat (7/1/2022).

“Saya tahu ini abang abang saya juga banyak, saya tahu sahabat-sahabat saya juga banyak dan bahkan mungkin saya juga belum tahu nih mungkin juga di grup perusahaan dulu waktu saya bekerja ada,” ucapnya.

“Tetapi aturan kita harus ditegakkan. Aturan berlaku untuk seluruh orang tidak untuk satu kelompok orang tertentu,” ujar dia.

Nantinya begitu dicabut, kata Bahlil, pemerintah akan mendistribusikan kepada kelompok-kelompok masyarakat dan organisasi sosial keagamaan yang produktif (termasuk kelompok petani, pesantren, dll).

Baca Juga: Bahlil Lahadalia Bongkar Penyebab Pencabutan Izin Pertambangan, Kehutanan, dan Perkebunan

“Begitu dicabut langsung kita distribusi, arahan Bapak Presiden serahkan kepada kelompok-kelompok yang tadi saya sebutkan,” ujar Bahlil.

Dalam keterangannya, Bahlil juga merespons adanya anggapan bahwa pemerintah digerakkan oleh kelompok tertentu dalam keputusan terkait mencabut izin usaha baik pertambangan, kehutanan, hingga perkebunan.

Dengan tegas Bahlil memastikan, tudingan pemerintah dikendalikan oleh kelompok tertentu tidak benar.

“Mohon izin, mohon maaf, masih Saya dengar ada beberapa sebagian saudara-saudara saya, masyarakat yang menyatakan bahwa seolah-olah kita (pemerintah) bisa di, mohon maaf, bisa dikendalikan oleh satu kelompok tertentu. Kita nggak bisa,” kata Bahlil.

“Kita harus menegakkan aturan sebaik-baiknya untuk kepentingan kemakmuran rakyat sebanyak-banyaknya, untuk menciptakan lapangan pekerjaan, untuk meningkatkan pendapatan negara untuk membangun pertumbuhan ekonomi nasional,” kata Bahlil.