Militer Amerika Serikat Kini Punya Akses Tak Terbatas ke Pangkalan Militer Papua Nugini, Sikap RI?

PORT MORESBY, KOMPAS.TV - Militer Amerika Serikat kini boleh menempatkan personel dan senjata serta beroperasi dari pangkalan-pangkalan di Papua Nugini. Kesepakatan tersebut berdasarkan perjanjian keamanan yang mendasari upaya Washington untuk melampaui China di kawasan Pasifik, seperti dilaporkan oleh Straits Times, Kamis (15/6/3023).

Teks lengkap perjanjian tersebut diajukan dalam sidang parlemen Papua Nugini pada Rabu malam yang dikutip France24. Sementara rincian perjanjian itu dijaga ketat sejak ditandatangani pada bulan Mei lalu.

Dengan persetujuan Papua Nugini, Amerika Serikat akan dapat menempatkan pasukan dan kapal tempur di enam pelabuhan dan bandara kunci, termasuk Pangkalan Angkatan Laut Lombrum di Pulau Manus dan fasilitas militer di ibu kota Port Moresby.

Washington akan punya "akses tak terbatas" ke situs-situs tersebut untuk "mengatur posisi peralatan, persediaan, dan material" serta punya hak "penggunaan eksklusif" di beberapa zona, di mana kegiatan pembangunan dan "konstruksi" dapat dilakukan.

Perjanjian ini membuka peluang bagi Washington untuk mendirikan jejak militer baru di pelabuhan dengan kedalaman air yang strategis, pada saat persaingan dengan Beijing semakin meningkat.

Terletak di tepi barat daya Samudra Pasifik yang berbatasan dengan Papua di Indonesia, Lombrum sebelumnya pernah digunakan sebagai markas untuk pasukan Inggris, Jerman, Jepang, Australia, dan Amerika Serikat.

Baca Juga: Menhan China Sebut Mentalitas Perang Dingin Berkembang di Asia-Pasifik, Sindir AS soal AUKUS

Selama Perang Dunia II, kawasan itu adalah salah satu pangkalan militer Amerika Serikat terbesar di Pasifik, dengan 200 kapal perang bersandar, termasuk enam kapal tempur dan 20 kapal induk yang digunakan untuk merebut kembali Filipina dari Jepang.

China mencari pijakan sendiri di Lombrum dalam beberapa tahun terakhir, sebelum akhirnya digeser oleh Australia dan Amerika Serikat, yang pada tahun 2018 sepakat untuk secara bersama-sama mengembangkan fasilitas tersebut dengan Papua Nugini.

Akses bagi pasukan Amerika Serikat ke Lombrum dapat digunakan untuk memperkuat fasilitas Amerika Serikat di Guam di sebelah utara, yang dapat menjadi kunci dalam situasi konflik terkait Taiwan.

Perdana Menteri Papua Nugini James Marape terpaksa membela perjanjian ini dari gelombang protes dan kritik, dengan beberapa penentang mempertanyakan apakah Papua Nugini sedang menyerahkan kedaulatannya.

"Kita telah membiarkan militer kita terkikis dalam 48 tahun terakhir," kata PM James Marape kepada parlemen hari Rabu malam, (14/6/2023), "Kedaulatan didefinisikan oleh kekuatan dan ketangguhan militer Anda," tambahnya.

Kaya akan sumber daya alam dan dekat dengan jalur pengiriman logistik kunci, Papua Nugini semakin menjadi pusat tarik menarik diplomatik antara Washington dan Beijing.

Baca Juga: Retno Marsudi Tekankan Kolaborasi di Indo-Pasifik: Jangan Sampai Jadi Teater Rivalitas Kekuatan

Mantan Perdana Menteri Peter O'Neill mengatakan perjanjian ini menarik perhatian pada Papua Nugini.

"Amerika melakukannya untuk melindungi kepentingan nasional mereka sendiri, kita semua memahami geopolitik yang terjadi di kawasan kita," katanya.

Presiden Amerika Serikat Joe Biden seharusnya mengunjungi Papua Nugini untuk menandatangani perjanjian ini, tetapi perjalanan tersebut digagalkan oleh pertikaian anggaran di Kongres Amerika Serikat.

Washington berusaha memikat negara-negara di Pasifik dengan berbagai insentif diplomatik dan keuangan sebagai imbalan untuk dukungan strategis, setelah langkah serupa oleh Beijing.

Perusahaan-perusahaan China mengakuisisi tambang dan pelabuhan di seluruh Pasifik, dan tahun 2022 menandatangani perjanjian keamanan rahasia dengan Kepulauan Solomon yang berdekatan, yang dapat memungkinkan China menggelar pasukan dan senjata ke negara tersebut.

Amerika Serikat khawatir pijakan militer China di Pasifik Selatan dapat melampaui fasilitas mereka di Guam, dan membuat pertahanan Taiwan menjadi lebih rumit dalam situasi invasi oleh China daratan terhadap Taiwan.