Di Sulawesi, alokasi diberikan senilai Rp17,3 triliun meliputi pembangunan jalan baru sepanjang 41 km sebesar Rp300 miliar, preservasi jalan 9.502 km sebesar Rp6,3 triliun, pembangunan jembatan 1.526 m sebesar Rp300 miliar, preservasi jembatan 87.243 m sebesar Rp600 miliar, jalan melalui DAK Rp2,5 triliun, dan jalan daerah Rp7,3 triliun.
Terakhir di Bali dan Nusa Tenggara, alokasi anggaran mencapai Rp7,7 triliun meliputi pembangunan jalan baru sepanjang 44 km sebesar Rp300 miliar, preservasi jalan 4.090 km sebesar Rp2,5 triliun, pembangunan jembatan 552 m sebesar Rp100 miliar, preservasi jembatan 31.620 m sebesar Rp200 miliar, jalan melalui DAK Rp1,2 triliun, dan jalan daerah Rp3,4 triliun.
"Seluruh pembangunan ini tentu akan meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi dan kami berharap juga akan meningkatkan produktivitas dari daerah-daerah," ujar Sri Mulyani.
Sebelumnya, Sri Mulyani menyampaikan sepanjang 2022 total pembangunan infrastruktur jalan nasional RI tercatat mencapai 47.817 kilometer (km).
Baca Juga: Sri Mulyani: APBN Surplus Rp234,7 Triliun per April 2023
“Hasil pembangunan infrastruktur vital meningkat signifikan, baik secara kuantitas maupun kualitas. Panjang jalan yang sebelumnya tercatat 46.432 km tahun 2014, meningkat 1.385 KM menjadi 47.817 km pada tahun 2022," kata Sri Mulyani seperti dikutip dari Antara, Jumat (19/5).
Sri Mulyani menjelaskan, tidak hanya peningkatan dalam infrastruktur jalan utama, total panjang jalan provinsi dan kabupaten atau kota juga tercatat meningkat dari 464.280 kilometer menjadi 501.344 kilometer.
Jalan tol tercatat peningkatan sebesar 1.500 km, yaitu dari 930 km pada 2014 meningkat menjadi 2.499 km pada 2022.
Lebih lanjut, ia mengungkap bahwa masih ada 1.800 km proyek lagi yang akan diteruskan.
Tak hanya infrastruktur jalan, jumlah infrastruktur bendungan juga bertambah sebanyak 27 bendungan sejak 2014 lalu.
Penambahan tersebut diikuti kapasitas pembangkit listrik juga meningkat lebih dari 20 giga watt.
Selain itu, kapasitas irigasi juga meningkat dari 110 ribu hektare pada 2014, menjadi 303 ribu hektare pada 2022.
Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu mengatakan, kebijakan belanja 2024 diarahkan untuk menuntaskan proyek prioritas strategis yang mencakup pembangunan Ibu Kota Negara (IKN), pemenuhan infrastruktur dasar dan konektivitas, serta pelaksanaan pemilu 2024.
Baca Juga: Muliaman Hadad Jadi Komut BSI, Ini Dewan Komisaris, Direksi dan Pengawas Usai Dirombak Erick Thohir
"Pembangunan IKN adalah dalam rangka mewujudkan pembangunan ekonomi yang inklusif, kompetitif, dan meluaskan, serta memeratakan magnet pertumbuhan ekonomi nasional. Dengan demikian ekonomi Indonesia tidak hanya bertumpu di pulau Jawa. Sementara itu, dukungan pelaksanaan pemilu 2024 diharapkan mewujudkan iklim demokrasi Indonesia yang semakin sehat dan kondusif," paparnya.
Selaras dengan tujuan tersebut, pemerintah terus mendorong agar kualitas belanja makin baik dan ini dilakukan pada tingkat pusat maupun daerah, sinergi, dan harmonisasi dari kebijakan pemerintah pusat dan daerah untuk mencapai target pembangunan nasional yang efisien.
Sumber : Antara
Gabung ke Channel WhatsApp KompasTV untuk update berita terbaru dan terpercaya.