Edy Rahmayadi Curhat Lebih Mudah Jadi Pangkostrad Ketimbang Gubernur Sumut: Sekarang Ini Susah

MEDAN, KOMPAS.TV - Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Letnan Jenderal TNI (Purn) Edy Rahmayadi curhat terkait pekerjaannya saat ini selaku orang nomor satu di Sumut.

Menurut dia, pekerjaannya lebih mudah ketika ia menjabat sebagai Pangkostrad ketimbang saat ini selaku Gubernur Sumut.

Baca Juga: KPK Peringatkan Edy Rahmayadi: Jangan Sampai Hattrick

Menjadi Panglima Kostrad, kata Edy, lebih mudah ketimbang Gubernur Sumatera Utara.

Padahal, wilayah kerja Panglima Kostrad sangat luas dari Sabang sampai Merauke. 

Demikian Edy Rahmayadi menyampaikan hal itu saat rapat koordinasi bersama Wakil Ketua KPK Alexander Marwata, dan 33 kepala daerah di Aula Tengku Rizal Nurdin di Medan.

"Saat saya kemarin di 'planet lain' (TNI), tidak sesusah ini. Saya mengurusi dari Sabang sampai Merauke tak sesusah ini, tapi sekarang ini susah," kata Edy Rahmayadi, seperti dikutip dari Antara, Rabu (23/2/2022).

Baca Juga: Soal Temuan 1,1 Juta Kg Minyak Goreng, Edy Rahmayadi: Tolong Jangan Buat Gaduh

Edy menjelaskan, kesulitan yang dihadapinya muncul ketika dirinya baru dilantik menjadi Gubernur Sumatera Utara, yakni terkait persoalan korupsi ini.

Menurut dia, persoalan korupsi menjadi kendala baginya dalam menjalankan roda pemerintahan.

Terlebih, saat itu dunia pemerintahan merupakan hal yang baru bagi Edy Rahmayadi.

Namun belakangan, Edy menuturkan, kesulitan yang dirasakannya itu terbantu dengan hadirnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang selalu melakukan pengawasan. 

Baca Juga: Sosok Lasro Marbun, Eks Anak Buah Ahok yang Digagalkan Gubernur Edy Rahmayadi Jadi Sekda Sumut

Selain itu, lanjut Edy, ada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang juga ikut membantu dalam proses mempersiapkan dan merealisasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

"Untuk itu disiapkan perangkat-perangkat ini. Ada KPK di dalam mengawasi, ada BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) di dalam pertanggungjawaban, ada BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) yang mengawal mulai dari perencanaan hingga penganggaran," ujarnya.

Edy menambahkan, meskipun ada KPK, ternyata praktik korupsi masih saja terjadi.

Karena itu, ia meminta KPK untuk terus melakukan pembinaan.

Baca Juga: Edy Rahmayadi Belum Tahu Soal Kerangkeng Manusia di Rumah Pribadi Bupati Langkat: Nanti Aku Cek

Terutama, kata dia, kepada seluruh kepala daerah di Sumatera Utara.

Edy mengaku menyampaikan demikian karena tidak ingin ada lagi bupati atau wali kota di Sumut yang tertangkap KPK karena terjerat masalah hukum.

Tak lupa, Edy mengucapkan terima kasih kepada KPK karena tidak langsung melakukan penindakan, melainkan masih bersedia membina.

"Saya mohon bantuan dari kita semua, kalau tidak masuk neraka kita nanti. Katakanlah tak tertangkap KPK, katakanlah tak tertangkap Kejati, katakanlah tak tertangkap BPK, tapi Tuhan tak pernah alpa mengawasi ini," kata Edy.

Baca Juga: Gubernur Edy Rahmayadi Buka Suara soal Temuan Hewan Dilindungi di Rumah Bupati Langkat