JAKARTA, KOMPAS.TV - Pemerintah Indonesia tengah mengusulkan untuk memberikan permodalan hingga Rp500 juta kepada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang menjadi mitra dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Langkah ini bertujuan untuk mendukung UMKM di sektor pangan agar dapat memperkuat ekosistem pangan yang sehat dan unggul.
Lantas, bagaimana rencana pemberian permodalan terhadap UMKM ini akan dilakukan?
Deputi Bidang Usaha Mikro Kementerian UMKM Riza Adha Damanik menyatakan, bantuan permodalan terhadap UMKM mitra program MBG akan diupayakan dengan dua cara, yakni pre-financing dan mendorong skema permodalan.
"Yang pertama yang sedang kami siapkan adalah untuk mendorong adanya skema pre-financing, jadi dibayar di depan," ujar Riza dalam program Sapa Indonesia Malam KompasTV, Selasa (28/1/2025).
"Sehingga nantinya UMKM kita yang mengelola dapur itu punya kekuatan untuk bisa menggerakkan," katanya.
Adapun upaya kedua, yakni mendorong skema permodalan, adalah dengan memberikan akses pembiayaan kepada UMKM, khususnya dari Himpunan Bank Negara (himbara).
"Skema permodalan ini, tentu setelah Pak Menteri sudah berkoordinasi dengan sejumlah bank himbara, pada prinsipnya hingga Rp500 juta kita sudah siap untuk memberikan akses pembiayaan kepada UMKM kita," ujar Riza.
Baca Juga: Ketua Komisi VII DPR Saleh Daulay: Bantuan 500 Juta untuk UMKM Mitra MBG Harus Diawasi
Menanggapi rencana pemberian modal pada UMKM mitra MBG ini, dalam kesempatan sama, Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Esther Sri Astuti menyatakan perlunya screening dan evaluasi apabila kebijakan permodalan UMKM ini sudah diterapkan.
"Kalau itu (permodalan) diberikan, maka yang harus dilakukan adalah screening, apakah mereka (UMKM) sudah memang punya performa baik, kinerja baik," kata Esther.
Menurutnya, screening di awal harus dilakukan untuk menghindari uang modal diselewengkan atau dibawa kabur oleh penerima.
Selain screening, evaluasi pelaksanaan juga perlu dilakukan. Evaluasi ini dilakukan untuk memastikan standar kesehatan, kehigienisan, serta waktu distribusi dilakukan dengan baik.
Baca Juga: Wacana Belalang Jadi Menu MBG Tuai Pro Kontra, Ini Penjelasan Ahli Gizi soal Kandungan Proteinnya
Masih dalam kesempatan sama, Ketua Asosiasi Industri UMKM Indonesia Hermawati Setyorinny mengungkapkan kendala lain yang dihadapi UMKM selain permodalan.
Hal ini terutama terjadi kepada UMKM golongan mikro. Mereka mengalami kendala menjadi mitra dari program MBG, bahkan sejak awal pendaftaran secara daring (online).
"Yang sudah masuk di online itu adalah pengusaha kebanyakan kecil menengah ya, tapi yang mikro kan belum termasuk," ujar Hermawati.
"Karena kalau mikro jelas akan sulit untuk masuk ke online itu karena syaratnya CV, PT, yayasan, koperasi, gitu toh, terus bumdes (badan usaha milik desa)," ujarnya.
Ia mengungkapkan harapannya agar dari pemerintah memberikan kesempatan yang lebih besar pada UMKM mikro untuk dapat berpartisipasi dalam program MBG.
"Saya berharap memang (UMKM) mikro ini supaya bisa masuk, dari BGN (Badan Gizi Nasional) sendiri bisa syarat prosedurnya dikhususkan supaya (UMKM) mikro bisa ikut mendapatkan manfaat program ini," katanya.
Sumber : Kompas TV
Gabung ke Channel WhatsApp KompasTV untuk update berita terbaru dan terpercaya.