"Kalau itu (permodalan) diberikan, maka yang harus dilakukan adalah screening, apakah mereka (UMKM) sudah memang punya performa baik, kinerja baik," kata Esther.
Menurutnya, screening di awal harus dilakukan untuk menghindari uang modal diselewengkan atau dibawa kabur oleh penerima.
Selain screening, evaluasi pelaksanaan juga perlu dilakukan. Evaluasi ini dilakukan untuk memastikan standar kesehatan, kehigienisan, serta waktu distribusi dilakukan dengan baik.
Baca Juga: Wacana Belalang Jadi Menu MBG Tuai Pro Kontra, Ini Penjelasan Ahli Gizi soal Kandungan Proteinnya
Masih dalam kesempatan sama, Ketua Asosiasi Industri UMKM Indonesia Hermawati Setyorinny mengungkapkan kendala lain yang dihadapi UMKM selain permodalan.
Hal ini terutama terjadi kepada UMKM golongan mikro. Mereka mengalami kendala menjadi mitra dari program MBG, bahkan sejak awal pendaftaran secara daring (online).
"Yang sudah masuk di online itu adalah pengusaha kebanyakan kecil menengah ya, tapi yang mikro kan belum termasuk," ujar Hermawati.
"Karena kalau mikro jelas akan sulit untuk masuk ke online itu karena syaratnya CV, PT, yayasan, koperasi, gitu toh, terus bumdes (badan usaha milik desa)," ujarnya.
Ia mengungkapkan harapannya agar dari pemerintah memberikan kesempatan yang lebih besar pada UMKM mikro untuk dapat berpartisipasi dalam program MBG.
"Saya berharap memang (UMKM) mikro ini supaya bisa masuk, dari BGN (Badan Gizi Nasional) sendiri bisa syarat prosedurnya dikhususkan supaya (UMKM) mikro bisa ikut mendapatkan manfaat program ini," katanya.
Sumber : Kompas TV
Gabung ke Channel WhatsApp KompasTV untuk update berita terbaru dan terpercaya.