Prabowo Sebut Negara Tetangga Pilih Kepala Daerah Lewat DPRD, Ahli Tata Negara: Ngawur, Tidak Tepat

JAKARTA, KOMPAS.TV - Pakar Hukum Tata Negara Feri Amsari menyatakan bahwa biaya mahal yang menjadi alasan Presiden mewacanakan pemilihan kepala daerah oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bermasalah. 

"Karena sebenarnya kita paham, semua upaya memindahkan konsep pemilihan menjadi tidak langsung lebih daripada upaya konsolidasi yang lebih mudah memenangkan berbagai pertarungan," ujarnya dalam program Kompas Petang (13/12/2024). 

Feri juga menyebutkan permasalahan lain terhadap wacana pemilihan kepala daerah oleh DPRD ini. 

"Ini masih bicara evaluasi, tapi kesimpulan sudah disampaikan ke mana-mana, itu sudah tidak tertib dalam upaya mengevaluasi pilkada ini," ujar Feri.

Baca Juga: Sebut Pilkada Mahal, Presiden Prabowo Lempar Wacana Kepala Daerah Kembali Dipilih oleh DPRD

Feri menambahkan, tiga negara yang dijadikan contoh oleh Presiden Prabowo pun tidak tepat. 

"Malaysia itu sistemnya parlementer, tentu modelnya ya seperti itu, India dan Singapura adalah sistem pemerintahan campuran, dia ada penggabungan pola," jelasnya. 

"Jadi tiga negara yang dijadikan contoh itu ngawur, tidak tepat," imbuh Feri.

Menurut Feri, pernyataan Presiden Prabowo tentang wacana pemilihan kepala daerah oleh DPRD mengisyaratkan kepentingan tertentu untuk mengarahkan berbagai pihak terhadap apa yang dikatakan. 

Baca Juga: Menteri Hukum Usulkan Sekitar 44 Ribu Napi Dapat Amnesti Presiden Prabowo, Sebut Sudah Disetujui