Prabowo Sebut Negara Tetangga Pilih Kepala Daerah Lewat DPRD, Ahli Tata Negara: Ngawur, Tidak Tepat

Dalam sesi diskusi yang sama, Feri juga memberikan pendapatnya mengenai pilkada yang efektif dan efisien. 

Dalam tanggapannya itu, ia menyinggung soal penyelenggara pilkada yang membuang-buang anggaran. 

"Bisa dilihat tiap bulan melakukan pertemuan di ibu kota, padahal melalui Zoom juga bisa dilakukan, bisa dilihat bagaimana penggunaan pesawat jet untuk kebutuhan yang dirasa tidak perlu juga dilakukan," papar Feri. 

Tidak hanya tentang anggaran, Feri juga menyebutkan bahwa penyelenggara kerap menjadi alat kepentingan partai politik yang dominan. 

"Di titik tertentu, kita bisa mengetahui, itu membebankan banyak hal, program-program mereka tidak tepat sasaran untuk penyelenggaraan pemilu yang baik," komentarnya. 

Baca Juga: Presiden Prabowo Panggil Yusril hingga Menkum Supratman ke Istana, Bahas Apa?

Jadi, menurut Feri, biaya mahal bukan soal pemilihan langsung atau tidak langsung, tetapi soal kepentingan bagaimana mau mengendalikan semua hal secara terpusat dan membuka ruang bagi orang-orang tertentu untuk dapat menjadi kepala daerah. 

"Saya tidak terbayang kalau ini juga jadi bagian dari jalan agar anak mantan presiden juga punya kesempatan untuk menjadi kepala daerah jauh lebih mudah," katanya. 

Usulan Prabowo agar Pilkada dikembalikan ke DPRD disampaikan dalam perayaan Puncak Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-60 Partai Golkar pada Kamis (12/12/2024). Prabowo menyampaikan bahwa ada banyak catatan dalam penerapan sistem pemilu langsung saat ini. Ia pun mengajak semua pihak untuk tidak malu mengakui bahwa sistem pemilu tersebut sangat mahal. Ia kemudian membandingkan dengan negara lain, seperti Malaysia, Singapura dan India, yang pilkadanya dilakukan oleh DPRD. Itu dinilai lebih efisien dan tidak menelan banyak biaya.