Muhammadiyah Tunjuk Muhadjir Effendy sebagai Ketua Tim Pengelola Tambang

YOGYAKARTA, KOMPAS.TV – Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah menunjuk Muhadjir Effendy sebagai ketua tim khusus pengelola tambang, setelah mereka menerima konsesi.

Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir menjelaskan, keputusan menerima konsesi tambang ini telah disampaikan pada Konsolidasi Nasional Muhammadiyah yang digelar di Yogyakarta.

"Kami sekaligus karena sikap kewaspadaan, kerja sama, yang akan kami lakukan menyusun tim pengelolaan tambang yang diketuai oleh Prof Muhadjir Effendy," ujar Haedar, Minggu (28/7/2024), dikutip Kompas.com.

Baca Juga: Alasan-Alasan PP Muhammadiyah Terima Izin Pengelolaan Tambang

Menurut Haedar, penunjukan Muhadjir Effendy tersebut bukan karena yang bersangkutan menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan.

"Prof Muhadjir Effendy sebagai ketua PP Muhammadiyah yang membidangi bisnis dan ekonomi, bukan sebagai Menko PMK," kata dia.

PP Muhammadiyah juga menunjuk Muhammad Sayuti sebagai sekretaris tim tersebut. Kemudian anggotanya yakni Anwar Abbas, Hilman Latief, Agung Danarto, Ahmad Dahlan Rais, Bambang Setiaji, Arif Budimanta, Nurul Yamin, dan M. Azrul Tanjung.

Sebelumnya, Muhammadiyah menyampaikan telah menerima konsesi tambang yang ditawarkan oleh pemerintah melalui PP nomor 25 tahun 2024. 

Pernyataan penerimaan konsesi tambang ini disampaikan pada acara Konsolidasi Nasional Muhammadiyah yang digelar di Convention Hall Masjid Walidah Dahlan, Unisa Yogyakarta, pada Minggu (28/7/2024).

Berkaitan dengan penerimaan tersebut, Haedar Nashir mengatakan bahwa persoalan tambang kali ini mendapatkan atensi besar dari publik.

Baca Juga: Muhammadiyah Sampaikan Sikap Resmi soal Tambang usai Konsolidasi Nasional 27-28 Juli 2024

Haedar mengatakan, tambang adalah salah satu bagian saja dari berbagai aspek seperti perkebunan, perikanan, hutan, yang seharusnya dikelola secara baik dan tidak dirusak.

"Bagi kami semua dikelola tapi jangan di rusak. Kami masuk mengelola termasuk mengelola tambang kami ingin model pengelolaan tambang yang tidak merusak dan tidak menimbulkan konflik dan disparitas sosial," ujar Haedar, Minggu (28/7/2024).