Andi Arief soal AHY Dikabarkan Jadi Menteri ATR/BPN: Kalau Negara Meminta, Pasti Siap

JAKARTA, KOMPAS TV - Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPP Partai Demokrat Andi Arief menanggapi ihwal isu ketua umumnya, Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY akan menjadi menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). 

Menurut dia, AHY akan siap mengabdikan dirinya bila memang Presiden Joko Widodo (Jokowi) menginginkan untuk menjadi pembantunya di Kabinet Indonesia Maju. 

Baca Juga: Bendum Partai Nasdem Dengar Kabar, Besok Hadi Tjahjanto Dilantik Presiden Jokowi Jadi Menko Polhukam

"Tentu dia sebagai seorang patriot. Kalau negara benar-benar meminta, ya pasti dia siap," kata Andi Arief kepada wartawan, Selasa (20/2/2024). 

Meski begitu, ia mengaku hingga saat ini belum mendengar adanya penawaran dari pihak Presiden Jokowi kepada AHY. 

"Saya belum mendengar. Cuma, kalau kabar itu benar, ya kita doakan saja AHY akan bekerja dengan baik," kata Andi Arief.

Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus menyebut  dirinya mendapatkan informasi Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY akan mengisi posisi menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). 

Sebelumnya, beredar kabar Menteri ATR/BPN Marsekal (purn) Hadi Tjahjanto akan dilantik menjadi Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam). 

"Jabatan Menteri ATR/BPN menjadi kosong dan informasi yang saya dapatkan benar yang akan mengisiinya AHY. Mengapa AHY? Karena sekarang ini sudah bagian daripada pemerintahan Jokowi mendukung paslon nomor urut 2," kata Guspardi kepada Kompas TV, Selasa (20/2/2024). 

Menurut dia, wajar bila Presiden Jokowi memberikan kesempatan kepada AHY untuk duduk di kursi Kabinet Indonesia Maju. 

"Wajar-wajar saja bila Pak Jokowi memberikan peluang kepada ketua umumnya mengisi jabatan tersebut. Ini adalah hak prerogatif presiden," katanya. 

Baca Juga: Masa Tenang Pemilu 2024, AHY Turunkan Sendiri Bendera hingga Baliho Demokrat

Selain itu, kata dia, diangkatnya Hadi Tjahjanto menjadi Menko Polhukam merupakan keputusan yang tepat. 

"Tentu ini merupakan hak prerogatif Presiden yang menurut beliau cakap," ujarnya.