TKN Nilai Pakta Integritas Pj Bupati Sorong seperti Pepatah Jawa "Becik Ketitik olo Ketoro"

Selain meminta aparat penegak hukum mendalami temuan dugaan pakta integritas memenangkan Capres tertentu, Nusron juga meminta tindakan tegas dari kementerian terkait, baik Kemendagri ataupun Kemenpan untuk memberi sanksi kepada aparatur sipil negara yang melanggar netralitas di Pemilu 2024. 

Baca Juga: Tanggapan Ganjar soal Pakta Integritas PJ Bupati Sorong untuk Menangkan Dirinya

"Ke mana Kemendagri dan Kemenpan RB kalau ada temuan seperti ini. Harus segera diusut agar ketahuan siapa pemain drakor yang sebenarnya. Jadi masyarakat tahu berdasarkan fakta dan harapannya kementerian terkait tidak tebang pilih dalam menegakkan aturan," pungkas Nusron. 

Sebelumnya dokumen pakta integritas untuk memenangkan Ganjar Pranowo beredar di publik.

Dokumen dugaan pakta integritas itu ditandatangani oleh Penjabat (Pj) Bupati Sorong Yan Piet Mosso dan Kepala Badan Intelijen Daerah (Kabinda) Papua Barat, Brigjen TNI Tahan Sopian Parulian Silaban. 

Pakta integritas itu muncul setelah Yan ditangkap KPK dalam operasi tangkap tangan, Minggu (19/11/2023). 

Belakangan dokumen tersebut beredar ke publik melalui media sosial.

Ada lima poin dalam dokumen yang bereda di publik. 

Baca Juga: Beredar Diduga Pakta Integritas Pj Bupati Sorong Menangkan Ganjar, KPK Cek

Salah satu poin dokumen tersebut yakni "Siap mencari dukungan dan memberikan kontribusi suara pada Pilpres 2024, minimal sebesar 60 persen + 1 untuk kemenangan Ganjar Pranowo sebagai Presiden Republik Indonesia di Kab. Sorong".