TKN Nilai Pakta Integritas Pj Bupati Sorong seperti Pepatah Jawa "Becik Ketitik olo Ketoro"

JAKARTA, KOMPAS.TV - Temuan dugaan pakta integritas memenangkan Ganjar Pranowo dinilai menjadi sebuah petunjuk kepada masyarakat untuk membuka teka-teki siapa seungguhnya pihak yang melakukan kecurangan. 

Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Nusron Wahid menyatakan, selama ini ada pihak-pihak tertentu yang mengatakan Pemilu 2024 telah diciderai dengan kecurangan dan aparat yang tidak netral. 

Bahkan kecurangan hingga netralitas aparat yang diragukan menjadi sebuah pidato saat acara penting dalam tahapan pendaftaran Capres-Cawapres di KPU. 

Menurut Nusron saat ini masyarakat sudah bisa menilai, pihak mana yang berteriak curang dan pihak mana juga yang melakukan kecurangan. 

Ia mengumpamakan temuan itu dengan sebuah peribahasa Jawa Becik Ketitik olo Ketoro yang berarti benar pasti kelihatan benar, jelek ketahuan siapa yang melakukan. 

Baca Juga: Soal Pakta Integritas Pj Bupati Sorong Dukung Ganjar, Mahfud: Itu Terbit Sebelum Resmi Jadi Capres

"Kan akhirnya ketahuan siapa yang melakukan tindakan-tindakan tersebut. Jangan sampai nanti malu sendiri kalau ketahuan maling teriak maling, di depan media bilang nonton drakor politik, dibilang demokrasi tergerus, tapi praktiknya di lapangan malah jadi pemeran drakor itu sendiri," ujar Nusron dalam pesan tertulisnya, Sabtu (18/11/2023).

Lebih lanjut Nusron juga meminta agar temuan dugaan pakta integritas untuk memenangkan Ganjar Pranowo, yang belakangan menjadi sorotan publik harus ditindaklanjuti oleh aparatur hukum. 

Menurutnya, jika terbukti benar maka hal tersebut merupakan pelanggaran yang serius.

Sebaliknya jika temuan itu merupakan berita bohong, perlu didalami lantaran sudah merusak kepercayaan publik untuk menggelar Pemilu 2024 jujur dan adil. 

Selain meminta aparat penegak hukum mendalami temuan dugaan pakta integritas memenangkan Capres tertentu, Nusron juga meminta tindakan tegas dari kementerian terkait, baik Kemendagri ataupun Kemenpan untuk memberi sanksi kepada aparatur sipil negara yang melanggar netralitas di Pemilu 2024. 

Baca Juga: Tanggapan Ganjar soal Pakta Integritas PJ Bupati Sorong untuk Menangkan Dirinya

"Ke mana Kemendagri dan Kemenpan RB kalau ada temuan seperti ini. Harus segera diusut agar ketahuan siapa pemain drakor yang sebenarnya. Jadi masyarakat tahu berdasarkan fakta dan harapannya kementerian terkait tidak tebang pilih dalam menegakkan aturan," pungkas Nusron. 

Sebelumnya dokumen pakta integritas untuk memenangkan Ganjar Pranowo beredar di publik.

Dokumen dugaan pakta integritas itu ditandatangani oleh Penjabat (Pj) Bupati Sorong Yan Piet Mosso dan Kepala Badan Intelijen Daerah (Kabinda) Papua Barat, Brigjen TNI Tahan Sopian Parulian Silaban. 

Pakta integritas itu muncul setelah Yan ditangkap KPK dalam operasi tangkap tangan, Minggu (19/11/2023). 

Belakangan dokumen tersebut beredar ke publik melalui media sosial.

Ada lima poin dalam dokumen yang bereda di publik. 

Baca Juga: Beredar Diduga Pakta Integritas Pj Bupati Sorong Menangkan Ganjar, KPK Cek

Salah satu poin dokumen tersebut yakni "Siap mencari dukungan dan memberikan kontribusi suara pada Pilpres 2024, minimal sebesar 60 persen + 1 untuk kemenangan Ganjar Pranowo sebagai Presiden Republik Indonesia di Kab. Sorong".