Tanggapi soal Kontroversi Data Intelijen, Jokowi: Semua Presiden Sama, Memang di UU Harus Lapor

BANDUNG, KOMPAS.TV- Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, dirinya memang rutin mendapatkan data intelijen baik itu dari Kepolisian, TNI, maupun Badan Intelijen Negara (BIN).

Tak hanya data soal politik, hukum, dan keamanan, tapi juga data intelijen soal ekonomi dan sosial.

Tanggapan Jokowi ini menjawab kritikan sejumlah pihak, atas pernyataan Jokowi yang mengaku punya data intelijen partai politik yang disampaikan beberapa hari lalu.

Jokowi bilang, semua presiden sebelum dirinya juga mendapat perlakukan yang sama, yakni rutin menerima laporan data intelijen.

“Saya itu rutin mendapatkan laporan baik dari intelijen Kepolisian, TNI, BIN, saya itu rutin, Baik itu berkaitan dengan politik, ekonomi, sosial, semua presiden sama,” kata Jokowi usai meninjau pabrik PT Pindad di Bandungm Jawa Barat, Selasa (19/9/2023).

Baca Juga: Ketua DPP PDIP Kritik Jokowi yang Ngaku Punya Data Intelijen Arah Parpol: Kami Bukan Musuh Negara

Sejumlah pihak yang mengkritik Jokowi, menyatakan hal tersebut akan mengganggu tatanan demokrasi.

Tapi menurut Jokowi, pelaporan itu sudah sesuai Undang-Undang.

“Memang di Undang-Undang harus laporan ke presiden, coba dibuka (UU nya),” ujar Jokowi sambil tertawa.

Hal serupa juga ia sampaikan saat meninjau harga sembako di Pasar Jatinegara, Jakarta Timur, pada Selasa pagi.

Jokowi bahkan menyebut data intelijen adalah makanannya sehari-hari.

“Makanan sehari-hari saya, hasil survei mereka, data-data, angka-angka, semuanya,” ucap Jokowi dikutip dari Breaking News Kompas TV.

Mengutip pemberitaan Kompas.tv sebelumnya, Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan atau Menko Polhukam Mahfud MD menyebut Presiden Jokowi tak bisa disalahkan karena mengantongi informasi intelijen terkait internal partai politik atau parpol.

Baca Juga: Respons Puan Maharani soal Presiden Jokowi Sebut Punya Data Intelijen Arah Parpol

Sebagai presiden, kata Mahfud, Jokowi bisa mengetahui informasi apapun yang bersumber dari intelijen.

Termasuk persoalan internal partai politik yang dilaporkan pihak intelijen negara.

“Ya enggak bisa dong (Jokowi disalahkan), memang laporan presiden. Menteri saja punya apalagi presiden,” kata Mahfud saat ditemui usai menghadiri jalan sehat di Kompleks Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora), Jakarta, Minggu (17/9/2023).

Mahfud menjelaskan, mengetahui informasi intelijen merupakan bagian dari tugas presiden.

Baik dari sisi keamanan, hukum, isu-isu sensitif di masyarakat, bahkan internal partai politik.

Tak hanya Indonesia, kata mantan Ketua Mahakamah Konstitusi itu, presiden di negara manapun harus mengetahui persoalan tersebut.

Bahkan, lanjut Mahfud, sekelas Menteri Koordinator (Menko) juga bisa mendapatkan laporan itu, namun dalam kurun waktu tiga puluh hari atau satu bulan.

Baca Juga: Prabowo Tak Tutup Kemungkinan Proses Hukum Penyebar Isu Dirinya Lakukan Kekerasan: Sedang Dipelajari

“Kalau presiden tiap hari, pagi ini ada apa, ini ada apa. Itu biasa, punya data parpol itu biasa, dan tahu semua,” tutur Mahfud.

Lebih lanjut, Mahfud menuturkan, informasi intelijen yang didapat Jokowi dijamin oleh Undang-undang (UU) Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara.

Menurut Mahfud, laporan ke presiden terkait kondisi partai politik tidak hanya karena saat ini sudah menjelang pemilihan umum (Pemilu), tapi juga perintah undang-undang yang menyatakan intelijen negara melaporkan ke presiden setiap saat.

“Tidak ada pemilu pun tahu, apalagi pemilu. Tidak ada pemilu pun presiden tahu data tentang parpol,” kata Mahfud.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengaku mengetahui keinginan partai politik menjelang Pemilihan Presiden atau Pilpres 2024.

Baca Juga: Tak Ada Lagi Beras Murah Rp8.000/Liter, Jokowi: 2-3 Minggu Ini Harganya akan Mulai Turun

Pernyatan itu Jokowi sampaikan di depan relawan pendukungnya ketika membuka Rapat Kerja Nasional Sekretariat Nasional (Seknas) Jokowi di Hotel Salak, Bogor, Sabtu (16/9/2023).

"Saya tahu dalamnya partai seperti apa saya tahu, partai-partai seperti apa saya tahu. Ingin mereka menuju ke mana juga saya ngerti," kata Jokowi, Sabtu, dikutip dari YouTube Kompas TV.

Meski demikian, Jokowi tidak mengungkap informasi apa yang ia ketahui terkait keinginan partai politik tersebut.

Baca Juga: Janji Menteri Investasi Bahlil Lahadalia Usai Sebut Konflik Rempang Telah Teratasi

Ia hanya menyebut informasi tersebut diperoleh dari aparat intelijen di bawah kendalinya, baik Badan Intelijen Negara (BIN), Polri, maupun Tentara Nasional Indonesia (TNI).

"Dan informas-informasi di luar itu, angka, data, survei, semuanya ada, dan itu hanya miliknya presiden karena dia langsung ke saya," ujar Jokowi.