Tanggapi soal Kontroversi Data Intelijen, Jokowi: Semua Presiden Sama, Memang di UU Harus Lapor

Mahfud menjelaskan, mengetahui informasi intelijen merupakan bagian dari tugas presiden.

Baik dari sisi keamanan, hukum, isu-isu sensitif di masyarakat, bahkan internal partai politik.

Tak hanya Indonesia, kata mantan Ketua Mahakamah Konstitusi itu, presiden di negara manapun harus mengetahui persoalan tersebut.

Bahkan, lanjut Mahfud, sekelas Menteri Koordinator (Menko) juga bisa mendapatkan laporan itu, namun dalam kurun waktu tiga puluh hari atau satu bulan.

Baca Juga: Prabowo Tak Tutup Kemungkinan Proses Hukum Penyebar Isu Dirinya Lakukan Kekerasan: Sedang Dipelajari

“Kalau presiden tiap hari, pagi ini ada apa, ini ada apa. Itu biasa, punya data parpol itu biasa, dan tahu semua,” tutur Mahfud.

Lebih lanjut, Mahfud menuturkan, informasi intelijen yang didapat Jokowi dijamin oleh Undang-undang (UU) Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara.

Menurut Mahfud, laporan ke presiden terkait kondisi partai politik tidak hanya karena saat ini sudah menjelang pemilihan umum (Pemilu), tapi juga perintah undang-undang yang menyatakan intelijen negara melaporkan ke presiden setiap saat.

“Tidak ada pemilu pun tahu, apalagi pemilu. Tidak ada pemilu pun presiden tahu data tentang parpol,” kata Mahfud.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengaku mengetahui keinginan partai politik menjelang Pemilihan Presiden atau Pilpres 2024.

Baca Juga: Tak Ada Lagi Beras Murah Rp8.000/Liter, Jokowi: 2-3 Minggu Ini Harganya akan Mulai Turun

Pernyatan itu Jokowi sampaikan di depan relawan pendukungnya ketika membuka Rapat Kerja Nasional Sekretariat Nasional (Seknas) Jokowi di Hotel Salak, Bogor, Sabtu (16/9/2023).

"Saya tahu dalamnya partai seperti apa saya tahu, partai-partai seperti apa saya tahu. Ingin mereka menuju ke mana juga saya ngerti," kata Jokowi, Sabtu, dikutip dari YouTube Kompas TV.

Meski demikian, Jokowi tidak mengungkap informasi apa yang ia ketahui terkait keinginan partai politik tersebut.

Baca Juga: Janji Menteri Investasi Bahlil Lahadalia Usai Sebut Konflik Rempang Telah Teratasi

Ia hanya menyebut informasi tersebut diperoleh dari aparat intelijen di bawah kendalinya, baik Badan Intelijen Negara (BIN), Polri, maupun Tentara Nasional Indonesia (TNI).

"Dan informas-informasi di luar itu, angka, data, survei, semuanya ada, dan itu hanya miliknya presiden karena dia langsung ke saya," ujar Jokowi.