Tanggapi soal Kontroversi Data Intelijen, Jokowi: Semua Presiden Sama, Memang di UU Harus Lapor

BANDUNG, KOMPAS.TV- Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, dirinya memang rutin mendapatkan data intelijen baik itu dari Kepolisian, TNI, maupun Badan Intelijen Negara (BIN).

Tak hanya data soal politik, hukum, dan keamanan, tapi juga data intelijen soal ekonomi dan sosial.

Tanggapan Jokowi ini menjawab kritikan sejumlah pihak, atas pernyataan Jokowi yang mengaku punya data intelijen partai politik yang disampaikan beberapa hari lalu.

Jokowi bilang, semua presiden sebelum dirinya juga mendapat perlakukan yang sama, yakni rutin menerima laporan data intelijen.

“Saya itu rutin mendapatkan laporan baik dari intelijen Kepolisian, TNI, BIN, saya itu rutin, Baik itu berkaitan dengan politik, ekonomi, sosial, semua presiden sama,” kata Jokowi usai meninjau pabrik PT Pindad di Bandungm Jawa Barat, Selasa (19/9/2023).

Baca Juga: Ketua DPP PDIP Kritik Jokowi yang Ngaku Punya Data Intelijen Arah Parpol: Kami Bukan Musuh Negara

Sejumlah pihak yang mengkritik Jokowi, menyatakan hal tersebut akan mengganggu tatanan demokrasi.

Tapi menurut Jokowi, pelaporan itu sudah sesuai Undang-Undang.

“Memang di Undang-Undang harus laporan ke presiden, coba dibuka (UU nya),” ujar Jokowi sambil tertawa.

Hal serupa juga ia sampaikan saat meninjau harga sembako di Pasar Jatinegara, Jakarta Timur, pada Selasa pagi.

Jokowi bahkan menyebut data intelijen adalah makanannya sehari-hari.

“Makanan sehari-hari saya, hasil survei mereka, data-data, angka-angka, semuanya,” ucap Jokowi dikutip dari Breaking News Kompas TV.

Mengutip pemberitaan Kompas.tv sebelumnya, Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan atau Menko Polhukam Mahfud MD menyebut Presiden Jokowi tak bisa disalahkan karena mengantongi informasi intelijen terkait internal partai politik atau parpol.

Baca Juga: Respons Puan Maharani soal Presiden Jokowi Sebut Punya Data Intelijen Arah Parpol

Sebagai presiden, kata Mahfud, Jokowi bisa mengetahui informasi apapun yang bersumber dari intelijen.

Termasuk persoalan internal partai politik yang dilaporkan pihak intelijen negara.

“Ya enggak bisa dong (Jokowi disalahkan), memang laporan presiden. Menteri saja punya apalagi presiden,” kata Mahfud saat ditemui usai menghadiri jalan sehat di Kompleks Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora), Jakarta, Minggu (17/9/2023).