Ini Alasan JK Wanti-Wanti Jokowi Tidak Terlalu Jauh Ikut Campur Urusan Koalisi dan Pilpres 2024

JAKARTA, KOMPAS.TV - Presiden Joko Widodo diminta untuk tidak terlalu jauh mencampuri urusan politik di Pilpres 2024. 

Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla menjelaskan, dari pengalamannya Presiden Jokowi bisa mencontoh Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri dan Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang tidak mencampuri urusan Pilpres di akhir masa pemerintahan. 

Jusuf Kalla menilai kedua tokoh tersebut betul-betul tidak mencampuri urusan Pilpres agar pemilihan kepala negara bisa berjalan adil, terbuka dan jujur. 

"Makanya saya katakan waktu itu jangan terlalu jauh. Saya paham bahwa seorang presiden itu juga bagian dari politisi karena itu saya katakan jangan terlalu jauh," ujar Jusuf Kalla di program Satu Meja The Forum KOMPAS TV "Jokowi Intervensi Pesta Demokrasi?", Rabu (10/5/2023).

Baca Juga: Jusuf Kalla Minta Jokowi Tak Terlibat Urusan Politik Jelang Pilpres 2024: Supaya Demokratis!

JK, sapaan Jusuf Kalla, mengakui tidak ada larangan untuk presiden ikut terlibat dalam politik jelang Pilpres 2024. 

Namun ada batasan-batasan yang perlu dicermati. Semisal tidak mencampuri koalisi antar partai politik dan memisahkan partai politik yang bukan bagian dari pemerintah. 

Menurut JK jika presiden telah masuk ke ranah tersebut, maka aparat juga akan ikut campur lantaran pimpinan tertinggi sudah memberi arahan terkait capres dan cawapres atau koalisi pendukung pemerintah dan bukan pendukung pemerintah. 

Jika aparat ikut terlibat maka ujungnya bisa memengaruhi Pemilu yang menjadi tidak adil dan tidak jujur. 

Baca Juga: Politisi Demokrat, Benny K Harman Tuding Presiden Jokowi Tak Netral dalam Pilpres 2024!

"Ini bagian dari demokrasi kita yang perlu dijaga. Ini pengalaman sejak dulu jangan kembali ke Orde Baru di mana Polisi, Babinsa, gubernur ikut campur untuk memenangkan Golkar, partai saya," ujar JK. 

"Itu masa gelap demokrasi, jangan kembali ke situ. Jadi saya katakan hanya meminta, mengimbau agar ikut Bu Mega," sambung JK. 

JK menambahkan dalam pengalamannya sebagai pendamping Presiden Jokowi di Pemilu 2014, dirinya merasakan betul Presiden SBY di akhir pemerintahan tidak campur tangan terkait capres-cawapres, koalisi partai hingga pemilihan presiden. 

Kala itu JK yang menjadi cawapres Jokowi betul-betul bebas tidak mendapat intervensi dari pihak Istana. 

Baca Juga: PKS Sebut Masukan JK untuk Jokowi Hal Bagus, PDIP: Menepuk Air di Dulang Tepercik Muka Sendiri

"Kalau di atas berpihak, di bawah juga berpihak. Itu bisa terjadi, justru itu sebelum terjadi saya menyatakan, jangan. Demokrasi kita akan mengalami kesulitan, jadi saya kembali lagi memberi contoh," ujar JK.

Adapun wanti-wanti JK ini terkait dengan pertemuan para ketua umum partai politik di lingkaran pemerintah Jokowi-Amin yang sebelumnya diundang ke Istana Merdeka.

JK menilai jika pertemuan di Istana Merdeka dan yang dibahas adalah soal pembangunan dan kemajuan negara, bukan ihwal politik dan koalisi Pilpres 2024, seharusnya Partai Nasdem ikut diundang karena bagian dari koalisi pemerintah. 

Sebaliknya jika pertemuan di Istana Merdeka membicarakan di luar hal tersebut maka sejatinya Presiden Jokowi mengikuti langkah Megawati Soekarnoputri hingga SBY yang tidak terlalu jauh melibatkan diri dalam urusan politik.

Baca Juga: [FULL] Surya Paloh: “Salah Nasdem Apa?” | Ni Luh

Apalagi mengingat Jokowi telah memasuki babak akhir pemerintahnya.

"Menurut saya, presiden itu seharusnya seperti Bu Mega dulu, SBY, begitu akan berakhir maka tidak terlalu melibatkan diri dalam suka atau tidak suka, dalam perpolitikan itu. Supaya lebih demokratis lah," ujar JK di kediamannya, Sabtu (6/5/2023).