PBNU Buka Suara Usai Mardani Maming Serahkan Diri ke KPK: Ini Murni Kasus Pribadi saat Jadi Bupati

JAKARTA, KOMPAS.TV – Ketua PBNU Ahmad Fachrurrozi atau biasa disapa Gus Fahrur buka suara usai Mardani Maming menyerahkan diri ke KPK, Kamis (28/7/2022).

Menurut Gus Fahrur, ini murni kasus pribadi Maming saat menjadi Bupati Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan. Ia jadi bupati dua periode 2010-2015 dan 2016-2018.

Gus Fahrur juga meminta kasus ini tidak dikaitkan PBNU sebagai lembaga seraya menyebut kasus ini murni urusan pribadi Mardani Maming.

“Ini murni kasus pribadi beliau yg terjadi saat menjabat bupati dan sama sekali tidak ada kaitan dengan PBNU,” ungkapnya kepada KOMPAS.TV Jumat pagi (29/7/2022).

Ia sekali lagi menjelaskan, status Mardani Maming nonaktif sebagai Bendahara Umum PBNU.

 

Bahkan, ia menegaskan statusnya sudah nonaktif sejak bulan lalu dalam keputusan sebuah rapat pimpinan terkait kasus yang menimpanya.

“Kita berharap tidak ada framing negatif terhadap PBNU karena kasus itu terjadi jauh sebelum beliau masuk kepengurusan PBNU,” kata Gus Fahrur.

Gus Fahrur juga menegaskan, PBNU menghormati KPK yang mengusut kasus ini, serta menghormati proses kasus ini berjalan sesuai prosedur hukum yang berlaku.

“Kita menghormati proses hukum ini berjalan dan kasus ini di luar pengetahuan kita sebelumnya,” kata dia.

Baca Juga: PDIP Yakin Mardani Maming akan Kooperatif Meski Sempat Buron

Baca Juga: Terjerat Kasus Suap, PBNU Berhentikan Sementara Mardani Maming dari Jabatan Bendahara Umum

KPK Tahan Mardani Maming

Sebelumnya seperti diberitakan KOMPAS.TV, Komisi Pemberantasan Korupsi menahan Mardani Maming yang terkait dalam kasus suap dan gratifikasi perizinan tambang.

Mardani ditahan setelah menjalani pemeriksaan sekitar 7 jam.

Mardani Maming mulai keluar dari Gedung KPK sekitar pukul 21.30 WIB, Kamis (28/7/2022) dengan mengenakan rompi oranye atau rompi yang biasa digunakan tahanan KPK.

Dalam konferensi pers, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menyatakan Mardani akan ditahan selama 20 hari pertama untuk proses penyidikan.

"Untuk proses penyidikan dilakukan upaya paksa penahanan bagi tersangka MM oleh tim penyidik untuk 20 hari pertama, terhitung mulai hari ini tanggal 28 Juli 2022 sampai dengan 16 Agustus  2022," kata Alexander Marwata.

Mardani akan ditahan di Rumah Tahanan KPK pada Pomdam Jaya Guntur.

Sebelumnya Mardani mulai diperiksa KPK sekitar pukul 14.30 WIB. Dia tiba di Gedung KPK pada pukul 14.00 WIB setelah sempat masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) KPK, sejak 26 Juli 2022.

Mardani H Maming diduga menerima uang sekitar Rp 104, 3 miliar pada kurun waktu 2014 sampai dengan 2020 terkait izin usaha pertambangan di Tanah Bumbu.

Dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (28/7/2022) malam, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan, Mardani yang menjabat Bupati Tanah Bumbu periode 2010-2015 dan 2016-2018, memiliki wewenang memberikan persetujuan izin usaha pertambangan operasi dan produksi (IUP OP) di wilayah Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan.