Kinerja Penegakan Hukum Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin Menurun, Salah Satunya Pemberantasan Korupsi

Hingga kini, tagar 'No Viral No Justice' atau 'Percuma Lapor Polisi', yang sempat ramai setahun silam, masih saja digunakan dalam unggahan di berbagai kanal media sosial.

Artinya, asumsi bahwa kejahatan tak ditindak sebelum viral di media sosial masih melekat di benak masyarakat.

Lalu, nilai kepuasan juga merosot terkait kinerja pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin dalam memberantas suap dan jual beli kasus hukum.

Terlihat dari kepuasan yang mulanya pada Januari sebesar 50,9% menjadi 41,4% pada Juni 2022.

Selanjutnya, dalam menuntaskan kasus-kasus kekerasan oleh aparat/pelanggaran HAM dari awalnya 62,8% menjadi 53,7% pada Juni 2022.

Kemudian juga kepuasan publik menurun terhadap kinerja pemerintahan Jokowi-Maruf dalam menjamin perlakuan yang sama oleh aparat hukum kepada semua warga.

Mulanya, persentase pada Januari sebesar 61,9% sedangkan pada Juni 2022 turun menjadi 55,0%.

Dari data yang disajikan Litbang Kompas, tercatat publik merasa tidak puas terhadap kinerja pemerintah Jokowi-Ma'ruf Amin dalam bidang Penegakan Hukum.

Hal tersebut terlihat dari meningkatnya jumlah publik yang merasa tidak puas.

Sebagai informasi, survei ini digelar pada 26 Mei sampai dengan 4 Juni 2022 dengan 1.200 responden yang dipilih secara acak dengan metode pencuplikan sistematis bertingkat di 34 provinsi di Indonesia.

Metode ini berada pada tingkat kepercayaan 95 persen dengan margin of error ± 2,8 persen dalam kondisi penarikan sampel sederhana.

Baca Juga: Fakta-fakta Partai Demokrat, Elektabilitas Tertinggi Nomor 3 Menurut Survei Litbang Kompas