Kinerja Penegakan Hukum Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin Menurun, Salah Satunya Pemberantasan Korupsi

JAKARTA, KOMPAS.TV - Hasil survei Litbang Kompas menyoroti tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin dalam bidang penegakan hukum menurun. Salah satunya dalam memberantas korupsi.

Hal tersebut terlihat dari perbandingan tingkat kepuasan yang dilakuan tim survei Litbang Kompas pada Januari dan Juni 2022.

Dari data yang dihasilkan, kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin dalam memberantas korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN menurun.

Nilai tersebut terlihat dari 63,0% publik yang semula puas pada Januari menjadi turun sebesar 50,0% pada Juni 2022.

Rendahnya tingkat kepuasan terhadap pemberantasan korupsi ini diperkirakan bersamaan dengan munculnya keputusan yang memantik kontroversi.

Sebut saja kasus yang menjerat AKBP Raden Brotoseno yang tak dipecat dari kepolisian walau pernah mendekam di penjara akibat kasus korupsi.

Namun kemudian, Polri segera meninjau kembali keputusan tersebut setelah disorot publik.

Baca Juga: Survei Litbang Kompas Elektabilitas PDIP Tertinggi, Andreas: Kami Konsisten Sikap dan Perbuatan

Selain itu, kepuasan publik juga menurun terhadap kinerja pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin dalam menuntaskan kasus hukum dari 71,5% menjadi 59,7% di bulan Juni 2022.

Rendahnya kepuasan masyarakat ini bisa jadi karena imbas dari aparat penegak hukum yang dinilai lamban dalam menyelesaikan kasus hukum.