Pemberian Bintang Mahaputra untuk Gatot Nurmatyo, Mahfud MD: Tidak Ada yang Aneh

JAKARTA, KOMPAS.TV - Menko Polhukam Mahfud MD menanggapi reaksi publik terkait rencana Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan Bintang Mahaputra Adipradana kepada Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo.

Menurut Mahfud MD, pemberian penghargaan negara tersebut bukan merupakan hal yang aneh. Karena Gatot Nurmantyo pernah berada di pemerintahan Jokowi pada periode pertama, 2014-2019, sebagai Panglima TNI.

"Saya baca ada yang komentar, ini pemberian bintang Mahaputra kepada GN (Gatot Nurmantyo, red) tidak pada waktunya, ini aneh. Tidak aneh, karena dia anggota kabinet (Periode 2014-2019) dan bersama anggota yang lain," kata Mahfud di Kantor Kemenko Polhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Kamis (5/11/2020).

Dijelaskan Mahfud, semua anggota kabinet yang mendapat tugas di pemerintahan sampai satu periode selesai akan mendapat bintang Mahaputra Adipradana.

Sementara untuk Kapolri dan Panglima TNI, meskipun tidak menjabat penuh dalam satu periode tetap mendapat Bintang Mahaputra.

Baca Juga: DPR: Jokowi Bersikap Demokratis Berikan Penghargaan ke Gatot Nurmantyo

Selain Gatot, Bintang Mahaputra pun akan diberikan kepada 30 orang lainnya. Termasuk Susi Pudjiastuti, Luhut Binsar Pandjaitan dan beberapa menteri yang sudah selesai menjabat tapi belum mendapatkan penghargaan.

"Gatot termasuk anggota kabinet Pak Jokowi yang belum mendapat," pungkas Mahfud MD.

Seharusnya, kata Mahfud, pemberian penghargaan Bintang Mahaputra ini dilakukan pada Agustus lalu, namun karena terlalu banyak yang harus diberi penghargaan, pemerintah menundanya.

"Terlalu banyak waktu itu, ada yang dari berbagai lembaga dan tenaga medis, lalu ditunda, dan dijanjikan bulan November, karena tidak boleh lewat dari bulan Desember," ungkap Mahfud.

Jadi, ditegaskan Mahfud, pemberian Bintang Mahaputra merupakan hal yang rutin. Jika ada berbagai penilaian dalam pemberian penghargaan ini, Mahfud menganggap hal yang biasa.

"Kalau Gatot Nurmantyo tidak diberi bintang, orang curiga. Kalau diberi dibilang, (dikatakan) mau membungkam. Tidak ada urusan bungkam membungkan dan tidak ada urusan diskriminasi. Ini haknya dia (Gatot Nurmantyo)," tegas Mahfud MD.

Pemberian Bintang Mahaputera untuk Gatot Nurmantyo Tak seperti Biasanya

Pemberian Bintang Mahaputera kepada mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo pada pekan depan dinilai tak biasa. Hal tersebut dikatakan Anggota Komisi I DPR TB Hasanuddin.

Menurut dia, penganugerahan tanda jasa biasanya diberikan menjelang peringatan HUT RI pada 17 Agustus.

Sementara penganugerahan gelar pahlawan nasional diberikan sebelum peringatan Hari Pahlawan Nasional yang jatuh pada 10 November.

"Jadi kurang biasa kalau ada seseorang yang mendapat tanda jasa atau bintang kehormatan pada bulan November ini," ujar Hasanuddin dikutip dari Kompas.com, Rabu (4/11/2020).

Baca Juga: Jokowi Akan Beri Penghargaan Gatot Nurmantyo Bintang Mahaputera

Ia mengatakan pemberian tanda kehormatan diatur di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan.

Dari penulusuran Kompas.com, tidak diatur soal waktu pemberian tanda kehormatan maupun gelar di dalam UU itu.

Kendati demikian, politikus PDI Perjuangan itu mengatakan, pemberian tanda kehormatan kepada Gatot merupakan hal yang wajar mengingat perannya sebagai Panglima TNI periode 2015-2017.

"Sah saja sebagai kepala negara memberi tanda jasa Bintang Mahaputera. Karena pemberian ini toh sudah melalui Dewan Tanda Kehormatan," ujarnya.