Eks Penasihat Yakin Trump Tak Akan Terima jika Kalah Lagi di Pilpres AS, Minta Rakyat Bersiap

Bolton kemudian menyebutkan litigasi pra-pemilu, yang menumpuk jelang November, sebagai hal yang baik.

“Saya pikir itu adalah hal baik, dan saya berpikir ada isu yang lebih besar, namun sekarang jelas sudah terlambat,” tuturnya.

“Tetapi masalah mengenai litigasi sebelum pemilu, jelas lebih baik,” lanjut Bolton.

Menurut pemimpin upaya litigasi pemilu Wakil Presiden Harris, Marc Elias, saat ini ada lebih dari 200 kasus pemilihan dan pemungutan suara yang ditunda di seluruh negara.

Partai Republik yang mengusung Trump, telah mengajukan gugatan terkait persyaratan bukti kewarganegaraan dan batas waktu pengiriman surat suara.

Sedangkan Partai Demokrat yang mengusung Harris, telah menantang para pejabat pemilu negara bagian yang memperluas pesan mereka, dan banyak dari mereka berada di negara-negara bagian yang menjadi medan pertempuran utama yang bisa mengubah hasil pemilu.

Baca Juga: Trump Ternyata Diinginkan Banyak Warga Iran untuk Jadi Presiden AS, Apa Alasannya?

Mahkamah Agung juga memanas dengan perselisihan terkait pemilu dalam berkas daruratnya.

Sepekan terakhir, pengadilan tertinggi AS itu ditarik ke dalam empat permohonan terpisah terkait pemilu.

"Setidaknya sekarang, sebagian dari tuntutan hukum ini telah diajukan sebelumnya, dan kami mendapatkan hasil, sebagian menguntungkan Trump, dan sebagian lagi tidak," ujar Elias mengenai litigasi itu.