Israel Tak Gubris Putusan Mahkamah Internasional, Malaysia dan Indonesia Desakkan Hal Ini

JAKARTA, KOMPAS.TV - Keputusan Mahkamah Internasional (ICJ) agar Israel melakukan gencatan senjata dan menghentikan serangan, tak digubris oleh Israel. Bahkan, negeri zionis itu makin agresif menyerang Rafah.  

Atas sikap keras kepala Israel, Malaysia mendesak masyarakat internasional termasuk negara anggota Konvensi Genosida mengambil langkah-langkah perlu untuk melaksanakan keputusan Mahkamah Internasional (ICJ), menghilangkan impunitas Israel dan terus berupaya mencapai perdamaian abadi di Timur Tengah.

Kementerian Luar Negeri Malaysia (Wisma Putra) dalam siaran pers yang diakses di Kuching, Sarawak, Selasa (28/5/2024), mengatakan serangan terus-menerus Israel, tanpa belas kasih dan disengaja terhadap rakyat Palestina melanggar keputusan ICJ pada 24 Mei 2024 lalu yang menuntut serangan tentara Israel di Rafah dihentikan segera.

Baca Juga: Spanyol Tuntut Israel Patuhi Perintah ICJ Hentikan Serangan di Rafah, Korban Tewas 36.000 Orang

Wisma Putra menyebut tindakan Israel yang terus mengabaikan keputusan Mahkamah Internasional menunjukkan sikap tidak hormat terhadap badan peradilan tertinggi di dunia dan prinsip-prinsip yang dijunjungnya.

Hal yang sama juga disampaikan Indonesia lewat Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi.

“Kita semua harus berusaha agar Israel dapat mematuhi keputusan ICJ, termasuk menghentikan military offensive Israel di Rafah. Tanpa hal tersebut, kelancaran pengiriman bantuan kemanusiaan tidak akan dapat dilakukan,” ujar Retno.

Sementara pemerintah Amerika Serikat hanya mengimbau tentara Israel agar melindungi warga sipil Palestina. Gedung Putih pada Senin (27/5) mendesak Israel agar mengambil langkah antisipasi yang memungkinkan untuk melindungi warga sipil menyusul serangan udara mematikan di sebuah kamp pengungsi di Kota Rafah, Gaza selatan pada akhir pekan.

“Foto-foto pascaserangan IDF (Pasukan Pertahanan Israel) di Rafah Minggu malam yang menewaskan puluhan warga Palestina yang tidak bersalah sungguh menyayat hati,” kata juru bicara Dewan Keamanan Nasional AS Jhon Kirby kepada Anadolu.

Menekankan pentingnya melindungi non-kombatan, pernyataan tersebut mencatat bahwa Israel berhak mengejar kelompok Palestina, Hamas, yang dua anggotanya terbunuh dalam serangan pada Minggu malam.

Baca Juga: Mantan Jaksa Kejahatan Perang: Perintah Mahkamah Internasional ICJ Persempit Ruang Gerak Israel

“Namun seperti yang telah kami jelaskan, Israel harus mengambil langkah antisipasi yang memungkinkan untuk melindungi warga sipil. Kami terus berkomunikasi dengan militer Israel dan mitra lainnya untuk memahami apa yang terjadi sehubungan insiden tersebut,” katanya.

Indonesia Desak Solusi Dua Negara

Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi meminta negara-negara Eropa mendukung implementasi solusi dua negara, sebagai satu-satunya jalan keluar atas konflik Palestina dan Israel.

Pernyataan itu Retno sampaikan dalam pertemuan antara beberapa negara Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) dengan sejumlah negara Eropa di Brussels, Belgia, Minggu (26/5), dikutip dari Antara.

“Pertemuan ini sangat penting artinya, di tengah semakin memburuknya situasi di Palestina dan semakin tidak diindahkannya keputusan-keputusan ICJ oleh Israel,” kata Retno dalam keterangan pers Kemlu RI, Selasa.

Untuk itu, Indonesia mendesak OKI dan negara-negara Eropa untuk terus mendorong gencatan senjata segera dan permanen di Jalur Gaza.

Oleh karena itu, kata dia, peran Dewan Keamanan PBB menjadi sangat penting.

“Hal ini sengaja saya sampaikan mengingat beberapa negara yang hadir dalam pertemuan adalah anggota Dewan Keamanan PBB, seperti Inggris, Algeria, UAE, dan Slovenia,” katanya dikutip dari Antara.

Lebih lanjut, Retno meminta negara-negara Eropa untuk terus mendukung kerja UNRWA (lembaga PBB yang mengurusi pengungsi Palestina), mengingat peran badan PBB itu sangat penting untuk mencegah situasi kemanusiaan di Palestina semakin memburuk.

Dia pun kembali menegaskan pentingnya pengakuan negara-negara di dunia terhadap Palestina dan dukungan untuk keanggotaan penuh Palestina di PBB.

“Saya menekankan pentingnya semua negara untuk menggunakan pengaruh masing-masing, agar veto mengenai keanggotaan Palestina di PBB tidak terjadi lagi di Dewan Keamanan PBB. Keanggotaan Palestina di PBB akan membantu Palestina dalam membangun negaranya,” tutur dia.