Bos Keuangan Negara G20 Kembali Bentrok soal Ukraina dan Penghapusan Utang Negara Berkembang

BANGALURU, KOMPAS.TV - Pemimpin keuangan kelompok G20 hari Sabtu (25/2/2023) terjebak dalam perbedaan pendapat mengenai perang di Ukraina dan penyelesaian beban utang negara-negara berkembang yang sedang mengalami kesulitan, kata peserta pertemuan tersebut seperti laporan Straits Times, Sabtu (25/2/2023).

Pertemuan menteri keuangan dan gubernur bank sentral G20 yang diadakan oleh India, kemungkinan akan berakhir tanpa komunike bersama karena tidak ada konsensus mengenai bagaimana cara menggambarkan konflik di Ukraina, kata delegasi.

Amerika Serikat dan sekutunya dalam kekuatan industri Grup Tujuh atau G7 bersikeras menuntut komunike atau pernyataan bersama secara langsung mengutuk Rusia atas invasi tetangganya, yang menentang delegasi Rusia dan China, kata mereka.

"Saya pikir harus ada pernyataan dalam komunike bersama yang mengutuk perang Rusia," kata Menteri Keuangan AS Janet Yellen kepada Reuters di sela-sela pertemuan.

"Ini adalah sesuatu yang menurut saya mutlak diperlukan. Dan saya pikir G-7 tentu bersatu dalam hal itu, jadi itu adalah sesuatu yang saya harapkan dan menurut saya perlu dan tepat," katanya dalam sebuah wawancara.

Rusia, anggota G-20 tetapi bukan G-7, mengacu pada tindakannya di Ukraina sebagai "operasi militer khusus" dan menghindari menyebutnya sebagai invasi atau perang.

India juga menekan para peserta menghindari menggunakan kata "perang" dalam komunike bersama apa pun, kata pejabat G-20.

India, yang memegang kepemimpinan G-20 tahun ini, menjaga sikap yang relatif netral terhadap perang, menolak menyalahkan Rusia atas invasi tersebut, sambil mencari solusi diplomatik dan meningkatkan pembelian minyak Rusia secara tajam.

Baca Juga: Cerita Jokowi Soal Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Peringkat 1 atau 2 di Antara Negara G20

India dan China adalah di antara negara-negara yang abstain pada hari Kamis ketika PBB memberikan suara dengan sangat meyakinkan untuk menuntut Moskow menarik pasukannya dari Ukraina dan menghentikan pertempuran.

Selain negara-negara G7, Blok G20 juga termasuk negara-negara seperti Australia, Brasil, dan Arab Saudi.

Sumber senior G20 mengatakan, negosiasi atas komunike bersama itu sulit, dengan Rusia dan China menghalangi proposal oleh negara-negara Barat.

Sumber dan beberapa pejabat lain mengatakan, kecuali ada kejutan dekat terakhir, konsensus atas komunike bersama tidak mungkin tercapai dan pertemuan kemungkinan akan berakhir dengan pernyataan dari tuan rumah yang merangkum diskusi.

"Dalam ketiadaan konsensus, pilihan bagi India akan menjadi pernyataan dari tuan rumah," kata seorang pejabat.

Kementerian Luar Negeri, Keuangan, dan Informasi India tidak segera menanggapi permintaan komentar.

Di sela-sela acara, Dana Moneter Internasional (IMF) mengadakan pertemuan hari Sabtu dengan Bank Dunia, China, India, Arab Saudi, dan G7 tentang restrukturisasi utang bagi ekonomi yang mengalami kesulitan, namun terdapat perselisihan di antara anggota, kata Direktur Pelaksana IMF Kristalina Georgieva.

"Kami baru saja menyelesaikan sesi di mana jelas ada komitmen untuk mengatasi perbedaan demi keuntungan negara," kata Georgieva, yang menjadi co-chair dalam roundtable bersama Menteri Keuangan India Nirmala Sitharaman, kepada wartawan.

Baca Juga: Intip Pengamanan Khusus G20 ala Pasukan Khusus Indonesia

Menteri Keuangan AS Janet Yellen mengatakan, tidak ada "deliverables" dari pertemuan itu, yang sebagian besar bersifat organisasional. Diskusi lebih lanjut panel direncanakan sekitar waktu pertemuan musim semi IMF dan Bank Dunia pada bulan April.

Tekanan terus meningkat pada China, kreditor bilateral terbesar di dunia, dan negara-negara lain untuk memotong besar-besaran, atau kerugian, pada pinjaman yang diberikan kepada negara-negara berkembang yang mengalami kesulitan.

Dalam pidato video ke pertemuan G-20 pada Jumat, Menteri Keuangan China Liu Kun mengulang posisi Beijing bahwa Bank Dunia dan bank pembangunan multilateral lainnya harus ikut berpartisipasi dalam pembebasan utang dengan memotong utang negara-negara tersebut, seiring dengan kreditor bilateral.

Yellen mengatakan sebelum pertemuan utang ia akan mendorong semua kreditor bilateral, termasuk China, untuk berpartisipasi dalam diskusi yang bermakna, menambahkan perlakuan utang untuk Zambia dan jaminan pembiayaan untuk Sri Lanka adalah "paling mendesak".

Zambia berutang hampir USD6 miliar (USD8,1 miliar) kepada Beijing dari total utang luar negeri sebesar USD17 miliar pada akhir 2021, menurut data pemerintah, sedangkan Ghana berutang kepada China sebesar USD1,7 miliar, menurut Institut Keuangan Internasional, sebuah asosiasi perdagangan layanan keuangan yang berfokus pada pasar negara berkembang.

Sri Lanka berutang kepada pemberi pinjaman China sebesar USD7,4 miliar - atau hampir seperlima dari total utang luar negeri publik - pada akhir 2022, perhitungan oleh lembaga pemikir China Africa Research Initiative menunjukkan.