Tak Terima Dituding Biang Keladi Kenaikan PPN 12 Persen, PDIP: Salah Alamat, Itu Usulan Jokowi

JAKARTA, KOMPAS TV - Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Deddy Sitorus menjelaskan, tuduhan terkait partainya sebagai biang keladi kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) 22 persen adalah tak benar.

Sebab, yang mengusulkan Undang-Undang (UU) Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) adalah pemerintahan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi). 

Diketahui, imbas adanya UU HPP Presiden Prabowo harus menaikkan PPN dari 11 persen menjadi 12 persen pada 1 Januari 2025. 

Baca Juga: Kemenkeu Sebut PPN Transaksi QRIS Ditanggung Penjual, Sudah Diatur Sejak 2022

"PPN 12 persen itu diputuskan melalui UU. UU itu diusulkan oleh pemerintah Jokowi. Jadi salah alamat kalau inisiatornya PDIP, karena yang mengusulkan saat itu adalah melalui Kementerian Keuangan," kata Deddy seperti dikutip dari YouTube Kompas TV, Senin (23/12/2024).

Deddy menyebut, kala itu disetujui PPN menjadi 12 persen dengan asumsi perekonomian sedang baik-baik saja. 

"Pada waktu itu disetujui dengan asumsi kondisi keuangan kita dan global baik-baik saja," ujarnya. 

Sebelumnya, Ketua Fraksi PKB DPR RI Jazilul Fawaid mengatakan, peran PDIP terkait kenaikan PPN 12 persen sangat besar pada periode DPR 2019-2024. 

Sebab, partai politik yang dipimpin Megawati Soekarnoputri tersebut merupakan inisiator sekaligus memimpin Panitia Kerja (Panja) Undang-Undang (UU) Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) sebagai cikal bakal dari kenaikan PPN 12 persen.

”Hemat saya PDIP sikapnya mencla mencle. PDIP yang semula menginisiasi dan memimpin panja tentang UU HPP sehingga diputuskan kenaikan PPN 12 persen, kok sekarang balik badan, bahkan terkesan menyerang kebijakan tersebut,” kata Jazilul kepada wartawan, Senin (23/12/2024).

Baca Juga: Gerindra Sebut PPN 12 Persen Usul PDIP, Deddy Sitorus: Usul Pemerintahan Jokowi | SERIAL HARGA NAIK

Menurut dja, perubahan sikap PDIP tersebut terkesan aneh di era kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. 

”Anehnya, pada saat kepemimpinan Presiden Prabowo, kok sikap PDIP jadi berubah tidak setuju dengan UU yang telah diperjuangkan sendiri,” ujarnya.