Bos Keuangan Negara G20 Kembali Bentrok soal Ukraina dan Penghapusan Utang Negara Berkembang

Sumber dan beberapa pejabat lain mengatakan, kecuali ada kejutan dekat terakhir, konsensus atas komunike bersama tidak mungkin tercapai dan pertemuan kemungkinan akan berakhir dengan pernyataan dari tuan rumah yang merangkum diskusi.

"Dalam ketiadaan konsensus, pilihan bagi India akan menjadi pernyataan dari tuan rumah," kata seorang pejabat.

Kementerian Luar Negeri, Keuangan, dan Informasi India tidak segera menanggapi permintaan komentar.

Di sela-sela acara, Dana Moneter Internasional (IMF) mengadakan pertemuan hari Sabtu dengan Bank Dunia, China, India, Arab Saudi, dan G7 tentang restrukturisasi utang bagi ekonomi yang mengalami kesulitan, namun terdapat perselisihan di antara anggota, kata Direktur Pelaksana IMF Kristalina Georgieva.

"Kami baru saja menyelesaikan sesi di mana jelas ada komitmen untuk mengatasi perbedaan demi keuntungan negara," kata Georgieva, yang menjadi co-chair dalam roundtable bersama Menteri Keuangan India Nirmala Sitharaman, kepada wartawan.

Baca Juga: Intip Pengamanan Khusus G20 ala Pasukan Khusus Indonesia

Menteri Keuangan AS Janet Yellen mengatakan, tidak ada "deliverables" dari pertemuan itu, yang sebagian besar bersifat organisasional. Diskusi lebih lanjut panel direncanakan sekitar waktu pertemuan musim semi IMF dan Bank Dunia pada bulan April.

Tekanan terus meningkat pada China, kreditor bilateral terbesar di dunia, dan negara-negara lain untuk memotong besar-besaran, atau kerugian, pada pinjaman yang diberikan kepada negara-negara berkembang yang mengalami kesulitan.

Dalam pidato video ke pertemuan G-20 pada Jumat, Menteri Keuangan China Liu Kun mengulang posisi Beijing bahwa Bank Dunia dan bank pembangunan multilateral lainnya harus ikut berpartisipasi dalam pembebasan utang dengan memotong utang negara-negara tersebut, seiring dengan kreditor bilateral.

Yellen mengatakan sebelum pertemuan utang ia akan mendorong semua kreditor bilateral, termasuk China, untuk berpartisipasi dalam diskusi yang bermakna, menambahkan perlakuan utang untuk Zambia dan jaminan pembiayaan untuk Sri Lanka adalah "paling mendesak".

Zambia berutang hampir USD6 miliar (USD8,1 miliar) kepada Beijing dari total utang luar negeri sebesar USD17 miliar pada akhir 2021, menurut data pemerintah, sedangkan Ghana berutang kepada China sebesar USD1,7 miliar, menurut Institut Keuangan Internasional, sebuah asosiasi perdagangan layanan keuangan yang berfokus pada pasar negara berkembang.

Sri Lanka berutang kepada pemberi pinjaman China sebesar USD7,4 miliar - atau hampir seperlima dari total utang luar negeri publik - pada akhir 2022, perhitungan oleh lembaga pemikir China Africa Research Initiative menunjukkan.