Gus Nadir: Janji Taliban Soal Hak-hak Perempuan Itu Belum Titik Masih Koma, Ini yang Jadi Masalah

JAKARTA, KOMPAS.TV – Profesor Nadirsyah Hosen atau Gus Nadir menyatakan soal janji Taliban terkait hak perempuan di Afghanistan itu masih bermasalah karena belum titik, masih koma.

"Jubir taliban berjanji akan memberikan hak-hak pada perempuan, tetapi itu belum titik, masih koma,"  kata Gus Nadir Dosen Hukum Universitas Monash dalam program ROSI yang ditayangkan Kompas TV dikutip Jumat (20/8/2021).

Menurut Gus Nadir, janji tersebut masih bermasalah lantaran Taliban menyebut sesuai batas-batas syariat, sementara itu mereka belum menafsirkan soal makna syariah yang dianut.

"Terlebih soal batas-batas yang diberikan oleh syariah karena persoalannya (hingga kini) kita belum tahu, apa penafsiran mereka soal syariat. Ini menjadi masalah," sambung Gus Nadir.

Dalam persoalan ini, Gus Nadir yang juga tokoh ulama Nahdlatul Ulama (NU) menyebut kesulitan untuk melacak penafsiran Taliban soal syariat Islam yang dimaksud.

Pasalnya, kata dia, Taliban tidak mempunyai literatur keislaman tentang tafsir dan fikih yang bisa dibaca.

Menurutnya yang ada saat ini hanyalah kisah tentang Taliban dan kisah orang-orang yang pernah terhubung dengan orang Taliban.

Baca Juga: Gus Nadir: Tidak Ada yang Bisa Menjamin Taliban Sudah Berubah, Mereka Itu Fighter

"Sekali lagi kita tidak punya literatur yang ditulis oleh orang-orang Taliban tentang keislaman, tentang tafsir, tentang fikih. Sehingga sulit kita melacak sejauh mana penafsiran mereka terhadap tentang syariah berkenan dengan perempuan," jelasnya.

Padahal, menurut Gus Nadir, penafsiran tentang syariat islam tersebut penting diketahui, misalnya bagaimana pandangan mereka kini tentang burqa dan tentang batas aurat.

Bahkan lebih jauh, permasalahan ini kata Gus Nadir bersumber pada Taliban yang hingga kini belum menentukan bentuk negara setelah mengakuisisi pemerintahan Republik Islam Afghanistan.

"Saya ingin melihat apa sih bentuk negara yang mereka inginkan. Apakah perempuan diberikan hak untuk memilih dalam pemilu atau berhak untuk dipilih. Dan itu akan menentukan bentuk negara dan arah Taliban berikutnya," pungkasnya.

Perlu diketahui, sekitar tahun 1996 menuju 2000 Taliban pernah berkuasa di tanah Afghanistan setelah berperang.

Taliban saat itu telah menorehkan rekam jejak buruk terhadap hak perempuan, mulai dari menutup universitas, memaksa hampir semua perempuan berhenti dari pekerjaan, hingga menutup akses berperan bagi negara.

Bahkan, Taliban juga membatasi akses ke perawatan medis untuk perempuan hingga secara brutal memberlakukan aturan berpakaian yang ketat, dan membatasi kemampuan wanita untuk bergerak di sekitar kota.

Tidak hanya itu, Taliban tercatat pernah melakukan tindakan kekerasan yang mengerikan terhadap perempuan, termasuk pemerkosaan, penculikan, dan pernikahan paksa.

Baca Juga: Taliban Bakar Taman Bermain Setelah Viral Rekaman Pejuangnya Bermain Bom-bom Car dan Komidi Putar

Bahkan tidak sedikit keluarga secara terpaksa mengirim putri mereka ke Pakistan atau Iran sebagai upaya melindungi.

Kini ketika Taliban mulai kembali menguasai Afghanistan ada kekhawatiran terhadap hak-hak perempuan yang akan kembali direnggut.

Meski Taliban sudah berjanji, hal tersebut belum sepenuhnya terbukti.

Menurut Mantan Staf PBB di Kabul, Dhyana Paramita menyebutkan Indonesia perlu melakukan diplomasi politik bersama Taliban untuk memastikan akses terhadap hak dasar perempuan terpenuhi.

"Akses itu penting, tapi akses bisa ditutup untuk bisa berkarya dan menyuarakan pendapat. Politik kita (Indonesia) harus bisa memastikan akses tersebut terbuka," cetusnya.