KADIN Imbau Pengusaha Kembalikan Kelebihan Bayar PPN 12 Persen ke Konsumen Sesuai Aturan

JAKARTA, KOMPAS.TV - Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia mengimbau pengusaha yang sudah terlanjut memungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12 persen selain untuk barang mewah, agar mengembalikannya kepada konsumen. Namun, mekanismenya menunggu aturan dari Kementerian Keuangan. 

Hal ini sejalan dengan pernyataan Dirjen Pajak Suryo Utomo beberapa waktu lalu, yang memastikan bahwa Wajib Pajak dapat mengajukan pengembalian kelebihan pembayaran pajak apabila sudah melakukan pembayaran pajak dengan tarif PPN 12 persen pada 2025.

KADIN juga menyampaikan apresiasi kepada pemerintah yang memberi masa transisi selama tiga bulan ke depan untuk persiapan.

Baca Juga: Kata APINDO Soal Pengembalian Uang Wajib Pajak yang Terlanjur Bayar PPN 12 Persen

"Bagi seluruh pengusaha yang sudah terlanjur menerapkan tarif PPN 12 persen, dapat mengembalikan kelebihan pajak sebesar 1 persen kepada pembeli, berdasarkan aturan pelaksanaan yang saat ini masih dalam penyusunan oleh pemerintah," kata Wakil Ketua Umum Bidang Kebijakan Fiskal dan Publik KADIN Indonesia, Suryadi Sasmintatutur, dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.tv, Sabtu (4/1/2025). 

Di sisi lain, Suryadi menyambut baik adanya masa transisi untuk pengusaha selama tiga bulan ke depan untuk persiapan. Menurutnya, masa transisi itu bisa dimanfaatkan pedagang untuk mempelajaru perubahan tata cara penghitungan dan pembuatan faktur PPN sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 131 tahun 2024.

Baca Juga: Daftar Lengkap Barang Mewah yang Dikenakan PPN 12 Persen Mulai 1 Januari 2025

Seperti diketahui, pemerintah telah memutuskan menaikkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12 persen hanya untuk barang yang dikenakan Pajak Pertambahan nilai Barang Mewah (PPnBM).

Sedangkan barang dan jasa yang bebas PPN akan tetap tidak dikenakan PPN. Kemudian barang dan jasa yang tadinya kena PPN 11 persen, PPN nya tetap alias tidak mengalami kenaikan.

Dalam keterangan yang sama, Ketua Umum KADIN Indonesia Arsjad Rasjid menilai, PPN 12 persen khusus untuk barang mewah karena pemerintah telah memperhatikan masukan dari berbagai pihak termasuk dunia usaha.

Baca Juga: Selain Diskon Tarif Listrik, PLN Juga Beri Potongan 50 Persen untuk Tambah Daya, Ini Cara Dapatnya

Arsjad menyebut, kebijakan itu merupakan langkah strategis yang akan mampu menjaga stabilitas daya beli masyarakat kelas menengah.

"Kebijakan ini juga memberikan ruang bagi industri nasional untuk tetap kompetitif sekaligus mendorong keberlanjutan pertumbuhan ekonomi yang inklusif,” ujar Arsjad.

Bos Indika Energy itu mengungkap, sejak kabar PPN 12 persen mencuat, pihaknya telah menerima masukan berbagai asosiasi industri, yang intinya meminta pemerintah mengkaji ulang rencana kenaikan tersebut. Kemudian, jelang akhir tahun 2024, KADIN Indonesia telah menyampaikan masukan itu kepada pemerintah. 

Baca Juga: Cara Dapat Medical Check Up Gratis untuk yang Ulang Tahun Semua Usia, Bisa untuk Deteksi Kanker

Mengutip dari Kontan.co.id, Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo mengatakan bahwa saat ini pihaknya sedang menyiapkan skema untuk mengatur pengembalian kelebihan pembayaran PPN 12 persen yang terlanjut dibayar konsumen. 

"Ini yang lagi kita atur transisinya seperti apa. Referensinya kalau sudah kelebihan dipungut ya dikembalikan. Ya dengan caranya memang bisa macam-macam, dikembalikan kepada yang bersangkutan bisa, kalau tidak membetulkan faktur pajak nanti dilaporkan juga bisa. Enggak ada masalah," ujar Suryo dalam Konferensi Pers di Jakarta, Kamis (2/1/2025).

Senada, Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Kepatuhan Perpajakan Yon Arsal menegaskan bahwa hak Wajib Pajak akan tetap dijamin sepenuhnya. Oleh karena itu, pihaknya tengah menyiapkan mekanisme pengembalian kelebihan pembayaran pajak tersebut dan akan diumumkan dalam beberapa hari ke depan.

Baca Juga: Jangan Pasang File APK Tak Resmi, Ponsel Bisa Kena Malware dan Data Keuangan Diretas

"Haknya wajib pajak tidak akan ada yang dikurangi. Jadi kalau memang ternyata seharusnya 11 persen, tetapi terlanjur dipungut 12 persen kita akan kembalikan. Mekanisme pengembaliannya sedang kita siapkan," ucap Yon.

Yon berharap hanya sedikit Wajib Pajak yang membayar pajak dengan tarif PPN 12 persen, mengingat keputusan PPN 12 persen sudah diumumkan lebih awal pada 31 Desember 2024.

"Mudah-mudahan karena ini sudah diumumkan di depan, hanya beberapa tertentu saja yang sudah terlanjur memungut dengan tarif PPN 12 persen," katanya.