Sederet Temuan BPK soal Indofarma: Utang Pinjol Rp1,26 M hingga Praktik Bisnis Tak Sesuai Ketentuan

6. Kerja sama distribusi alat kesehatan (alkes) TeleCTG dengan PT ZTI tanpa perencanaan memadai dan berindikasi merugikan Indofarma Global Medika sebesar Rp4,50 miliar atas pembayaran melebihi nilai invoice dan berpotensi merugikan Indofarma Global Medika sebesar Rp10,43 miliar atas stok TeleCTG yang tidak dapat terjual.

7. Usaha masker tanpa perencanaan yang memadai berindikasi fraud (penipuan). Berindikasi kerugian sebesar Rp2,67 miliar atas penurunan nilai persediaan masker serta berpotensi kerugian senilai Rp60,24 miliar atas piutang macet PT Promedik dan senilai Rp13,11 miliar atas sisa persediaan masker.

8. Pembelian dan penjualan Rapid Test Panbio Indofarma Global Medika tanpa perencanaan yang memadai berindikasi fraud dan berpotensi kerugian sebesar Rp56,70 miliar atas piutang macet PT Promedik.

9. Indofarma melaksanakan pembelian dan penjualan PCR Kit Covid-19 Tahun 2020/2021 tanpa perencanaan memadai berindikasi fraud serta berpotensi kerugian senilai Rp5,98 miliar atas piutang macet PT Promedik dan senilai Rp9,17 miliar atas tidak terjualnya PCR Kit Covid-19 yang kedaluwarsa.

Baca Juga: Tak Hanya Bansos, Keluarga Pelaku Judi Online Bisa Dapat Pendampingan dan Rehabilitasi

Shadiq menjelaskan, Bio Farma sebagai holding BUMN farmasi kini fokus pada Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dan membantu dalam hal project financing guna membantu operasional Indofarma.

"Proses Indofarma itu sekarang memang sedang PKPU, jadi kami mengikuti dulu prosesnya dengan PKPU. Beberapa kondisi kami juga sudah membantu dalam hal project financing kepada Indofarma," ujarnya. 

"Jadi sejak pertengahan tahun lalu ada beberapa proyek yang sifatnya adalah one shot kita biayai dari Bio Farma kemudian nanti hasil keuntungannya bisa diberikan untuk operasional daripada Indofarma sendiri," tambahnya. 

Ke depannya, Bio Farma selaku induk holding BUMN Farmasi akan mempertimbangkan seandainya ada beberapa proyek yang bisa dibiayai.

Beberapa proyek tersebut, lanjut Shadiq, bisa didapatkan dari Kementerian Kesehatan atau perusahaan-perusahaan lainnya.