Sri Mulyani Ungkap Pemblokiran Anggaran Kementerian dan Lembaga Sudah Dilakukan sejak 2022

Kegiatan yang diprioritaskan untuk dilakukan automatic adjustment atau menjadi anggaran cadangan di antaranya belanja barang yang dapat diefisienkan, yang diutamakan dari 10 akun belanja barang seperti honor, perjalanan dinas, paket meeting, belanja barang operasional lainnya, dan barang non operasional lainnya.

Kemudian, juga termasuk belanja modal yang dapat diefisienkan serta kegiatan yang saat ini diblokir dan diperkirakan tidak dapat dipenuhi dokumen pendukungnya sampai dengan akhir semester I TA 2024.

Sementara anggaran yang dikecualikan pada kebijakan automatic adjustment yaitu belanja bantuan sosial atau bansos (Penerima Bantuan Iuran/PBI Jaminan Kesehatan, Program Keluarga Harapan/PKH, dan Kartu Sembako), belanja tahapan pemilu, belanja Ibu Kota Nusantara (IKN).

Baca Juga: Dibuka Hari Ini, Cek Harga Tiket dan Daftar Merek Kendaraan yang Hadiri IIMS 2024

Juga belanja untuk pembayaran kontrak tahun jamak, belanja untuk pembayaran ketersediaan layanan (availability payment/AP), belanja untuk daerah otonomi baru (empat provinsi) atau K/L baru, dan belanja untuk mendukung peningkatan produksi beras dan jagung.

Adapun untuk kebijakan automatic adjustment TA 2024, Menkeu Sri Mulyani tidak merinci kondisi prioritas yang bakal menggunakan cadangan anggaran tersebut.

Namun sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan, anggaran kementerian dan lembaga yang diblokir sebesar Rp50 triliun memang akan digunakan untuk bansosù dan subsidi pupuk. 

“Itu nanti kan tekniknya ada berbagai macam cara. Bu Menteri Keuangan (Sri Mulyani) akan menyesuaikan, salah satunya Automatic Adjustment,” kata Airlangga di Jakarta pada Senin (5/1). 

Yang terbaru, pemerintah menambah anggaran Rp14 triliun untuk penyediaan subsidi pupuk yang bertujuan agar target pengadaan 7,7-7,8 juta ton pupuk bersubsidi tahun ini dapat tercapai.

Baca Juga: Kemenag Tambah Beasiswa PIP Madrasah dari Rp1 Juta jadi Rp1,8 Juta

Airlangga menyatakan, penambahan subsidi pupuk saat ini penting untuk dilakukan mengingat telah memasuki musim tanam. 

Penambahan alokasi anggaran itu dilakukan guna mengatasi kekurangan pupuk bersubsidi yang tahun ini ditargetkan akan diberikan kepada 14,3 juta petani.

“Dan ini subsidi pupuk tidak boleh lambat, sehingga Presiden sudah sepakat menyetujui untuk ditambahkan subsidi Rp14 triliun,” ujarnya. 

Presiden Joko Widodo atau Jokowi juga telah menyetujui tambahan anggaran sebesar Rp14 triliun dari pagu semula yang sebesar Rp26 triliun untuk pengadaan 2,5 juta ton tambahan pupuk bersubsidi tersebut.

Selain itu, pemerintah akan memberikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Mitigasi Risiko Pangan. Besarannya adalah Rp200.000 per bulan tapi akan diberikan sekaligus untuk tiga bulan di Februari. 

Sehingga Keluarga Penerima Manfaat (KPM) akan mendapat Rp600.000. Kemenkeu telah menyiapkan dana Rp11,25 triliun untuk program itu.