Gubernur Jatim Khofifah Akui Kasus Covid-19 Meningkat, Doni Monardo Ingatkan Pengendaliannya

SURABAYA, KOMPAS.TV - Gubernur Jawa Timur (Jatim) Khofifah Indar Parawansa menyampaikan masih meningkatnya kasus covid-19 di daerahnya, terutama di Surabaya Raya. 

Segala upaya terus dilakukan untuk mengendalikan penyebaran dan anggaran yang terpakai sudah lebih dari Rp 2 triliun.

Khofifah menjelaskan kondisi yang terjadi di daerahnya saat menyambut kedatangan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD, Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto, dan Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Doni Monardo di Gedung Grahadi, Surabaya, Rabu (24/6). 

Presiden Joko Widodo dijadwalkan akan berkunjung ke Jawa Timur besok, Kamis (25/6/2020).

“Saya ingin menyampaikan, presentase orang tanpa gejala dan pasien dalam pengawasan untuk menjadi positif di Jatim di atas 40 %. Kalau ini terjadi maka jumlah kasus positif yang ada di Jatim akan bisa melampaui DKI Jakarta,” kata Khofifah, menjabarkan.

Menurut Khofifah, dari seluruh kabupaten dan kota yang ada di Jatim, kasus yang tertinggi ada di Surabaya. 

Satu-satunya daerah yang berada di zona hijau adalah Kota Madiun.

“Kami berusaha keras untuk menekan penularan dan juga angka kematian. Kami berharap akan semakin banyak kabupaten/kota yang bisa berubah menjadi zona kuning atau bahkan hijau,” harap Khofifah.

Ia menyampaikan rasa terima kasih atas dukungan dan perhatian pemerintah pusat agar daerahnya bisa segera mengendalikan penyebaran covid-19. 

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) telah memberikan dana talangan sebesar Rp 10 miliar untuk bisa membuat pemerintah provinsi Jatim menangani wabah covid-19.

“Hari (Rabu) ini Menkes juga menyampaikan uang duka cita dari Presiden Joko Widodo kepada tiga dokter yang meninggal dunia dalam menjalankan tugas masing-masing sebesar Rp 300 juta,” kata Khofifah.

Kendalikan

Ketua Gugus Tugas Doni Monardo meminta Gubernur Jatim Khofifah mengendalikan betul potensi penularan.

Terutama pengambilalihan secara paksa pasien atau jenasah yang diduga covid-19 akan membahayakan keselamatan masyarakat luas.

“Harus ada langkah khusus untuk menangani persoalan ini. Ibu Gubernur bisa meminta tokoh masyarakat dan juga tokoh agama untuk bisa memberikan pemahaman kepada masyarakat agar jangan ada pengambilalihan pasien atau jenasah yang diduga covid-19. Itu sangat membahayakan dan berpotensi menimbulkan penyebaran,” ujar Doni.

Ia juga meminta agar tempat isolasi mandiri didirikan di tingkat rukun warga atau rukun tetangga. 

Rumah sakit tidak akan mampu untuk bisa menangani seluruh warga untuk dirawat di sana.

Menteri Kesehatan (Menkes) Terawan Agus Putranto membenarkan bahwa rumah sakit seyogianya hanya untuk mereka yang kondisinya berat atau kritis saja. 

Untuk mereka yang gejalanya ringan dapat dirawat di rumah atau di tempat penampungan lain selain rumah sakit.

“Kunci untuk bisa mencegah penyebaran covid-19 hanya bisa dilakukan menjalankan disiplin, disiplin, dan disiplin. Tidak ada yang lain," kata Terawan.

"Sementara untuk menekan angka kematian, tidak bisa semua orang minta dirawat di RS, karena itu akan membuat petugas medis justru tidak mungkin menjalankan tugasnya dengan baik,” imbuhnya.