BOJONEGORO, KOMPAS.TV - Kabupaten Bojonegoro menjadi tuan rumah dalam Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Optimalisasi Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (PPKE) di Provinsi Jawa Timur bersama Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK). Kegiatan yang digelar Selasa (12/12/2023) di Pendopo Malowopati ini menekankan penanganan kemiskinan perlu sinergisitas antara pusat dan daerah.
Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Nunung Nuryartono mengatakan, rakorda ini menjadi agenda tak terpisahkan dari upaya penanganan kemiskinan ekstrem. Langkah koordinasi di Provinsi Jawa Timur, utamanya di kabupaten/kota ini agar langkah yang dilakukan bisa menyasar obyek dengan betul hingga 0 persen kemiskinan ekstrem di 2024.
"Bapak Presiden optimis di 2024. Kami menyampaikan penghargaan kepada seluruh jajaran baik dari Kabupaten Bojonegoro dan Provinsi Jawa Timur dan beberapa daerah lainnya bisa menjadi pembelajaran kepada daerah lainnya," ucapnya.
Pihaknya juga menyampaikan penghargaan kepada Bojonegoro karena memiliki satu mekanisme yaitu Damisda yang merupakan kumpulan beberapa data dari DTKS, P3KE, dan BPS sebagai indikatornya. Hal ini bentuk keterpaduan dan sinergisitas. Ia menekankan perlunya kesamaan langkah menuntaskan kemiskinan ekstrem.
"Inovasi-inovasi daerah untuk lakukan kevalidan data itu luar biasa. Kita melaksanakan konvergensi program yaitu penurunan beban pengeluaran, peningkatan pendapatan dan meminimalkan kantong kemiskinan," jelasnya.
Sementara itu, Pj Bupati Bojonegoro Adriyanto menjelaskan, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro berupaya mempercepat pengentasan kemiskinan yang menjadi tantangan dari Presiden, utamanya kemiskinan ekstrem. Dimensi kemiskinan yang banyak menunjukkan penanganan tidak bisa ditangani satu lembaga tapi harus ada sinergi pusat dan daerah.
Sumber : Kompas TV
Gabung ke Channel WhatsApp KompasTV untuk update berita terbaru dan terpercaya.