PT GNI Morowali Utara Masih Selidiki Penyebab Kecelakaan Kerja yang Timbulkan 7 Korban

Upaya mediasi itu dilakukan usai adanya kecelakaan kerja yang menewaskan dua orang pekerja pada Desember 2022, dengan tujuan  mengetahui sejauh mana pelaksanaan K3.

Baca Juga: Tenaga Kerja Lokal Jadi Korban di PT GNI, Safri: Nyawa Melayang Mereka Anggap Biasa

“Sebelum itu, kami mendengar sudah ada beberapa kecelakaan kerja. Implementasi sistem K3 di sana tidak berjalan efektif,” ujarnya.

Ia juga berpendapat bahwa pemerintah memegang peran krusial dalam pengawasan norma K3.

Namun, menurutnya, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah ataupun Kabupaten Morowali Utara tidak mengambil tindakan pengawasan yang konkret sehingga kecelakaan kerja kembali terulang.

Pemerintah Dianggap Tak Punya Nyali Menegur

Sebelumnya, kasus tersebut juga mendapat komentar dari Wakil Ketua DPRD Morowali Utara Muhammad Safri.

Dia sangat menyayangkan insiden kecelakaan kerja yang terjadi di lokasi pabrik smelter PT GNI.

Safri bahkan mengecam pihak PT GNI yang tidak pernah mau belajar dari kesalahan dan terkesan membiarkan kejadian serupa terulang kembali.

"Ini yang sangat kita sesalkan, insiden kecelakaan kerja di PT GNI terus terjadi dari waktu ke waktu. Mereka sepertinya tidak mau belajar dari kesalahan dan membiarkan peristiwa serupa terulang kembali. membiarkan nyawa manusia melayang tanpa ada upaya untuk menghentikannya, ini konyol namanya," tegasnya dikutip dari Kompas TV Makassar.

Safri menilai PT GNI menutup mata dan sudah tidak mengindahkan lagi aturan main yang berlaku. Hilangnya nyawa para pekerja kata Safri, mereka anggap sebagai hal yang biasa.

"Mereka sudah menutup mata, banyak aturan pemerintah yang tidak lg dijalankan sesuai ketentuan. Nyawa pekerja melayang mereka anggap sebagai hal biasa, mereka mengira cukup dengan memberikan santunan atau memberikan tali asih ke panti asuhan maka persoalan mereka anggap selesai," ujarnya.  

Baca Juga: Kemnaker Minta Disknaker Sulawesi Tengah Dalami Kecelakaan Kerja di PT GNI Morowali Utara

Ketua DPC PKB Morowali Utara ini juga menyoroti peran pemerintah yang terkesan tidak serius menangani persoalan-persoalan yang ada di PT GNI. Safri bahkan menuding pemerintah tidak berani mengusik PT GNI lantaran perusahaan tersebut berasal dari negeri Tiongkok serta masuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN).

"Perintah juga terkesan tidak serius menangani masalah-masalah yang terjadi di PT GNI. Sudah banyak korban berjatuhan namun tidak ada langkah nyata yang dihasilkan. Jangan karena PT GNI adalah bagian dari proyek strategis nasional (PSN) dan perusahaan tersebut berasal dari Tiongkok sehingga pemerintah tidak punya nyali untuk menertibkannya," pungkas Safri.