Pemkab Jember Jawa Timur Siapkan Anggaran Rp97 Miliar untuk Turunkan Stunting

JEMBER, KOMPAS.TV - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jember Jawa Timur (Jatim) siapkan anggaran Rp97 miliar untuk menurunkan angka stunting.

Pasalnya, angka prevalensi stunting di Jember hampir mencapai 35 persen berdasarkan hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) Kementerian Kesehatan tahun 2022.

"Anggaran sudah ada penambahan kini Rp97 miliar yang tersebar di beberapa organisasi perangkat daerah (OPD) yang terlibat dalam penanganan percepatan stunting," kata Wakil Bupati Jember M Balya Firjaun Barlaman usai rapat koordinasi percepatan penurunan angka stunting di aula Dinas Pendidikan Jember, Kamis (22/6/2023).

Balya berharap, anggaran dan komitmen bersama dari OPD dapat menekan angka stunting di wilayahnya. Ia pun mengimbau agar semua pihak yang terlibat bisa komunikatif terkait tugas yang perlu dilakukan.

"Semua yang terlibat dalam Tim Percepatan Penurunan Stunting tingkat kabupaten diharapkan bisa memahami dan komunikatif terkait tugas dan langkah yang harus dijalankan," jelasnya, dilansir dari Antara.

Baca Juga: Ketidakbahagiaan Ibu Mengasuh Bayi Bisa Sebabkan Stunting, Simak Penjelasannya

Pemahaman akan tugas setiap OPD, kata dia, akan membuat perhitungan angka stunting akurat, baik di daerah maupun pusat.

Ia menjelaskan, Tim Percepatan Penurunan Stunting di daerahnya saat ini berupaya agar Jember bisa "zero new stunting" atau bebas kasus baru stunting.

"Saya berharap agar seluruh OPD bersatu padu dalam menurunkan stunting. Target prevalensi stunting bisa turun di angka 14 persen pada tahun 2024 dan mudah-mudahan di tahun 2023 ini bisa 20 persen," jelasnya.

Balya menambahkan, penanganan stunting di Jember tak bisa dilakukan hanya dengan cara yang biasa. 

Oleh karena itu, menurut dia, semua OPD harus bekerja keras karena penanganan yang dilakukan biasa akan menurunkan hanya sekitar 2 persen, sedangkan prevalensi stunting di Jember cukup tinggi 34,9 persen.

Baca Juga: Ketika Jokowi Geram Anggaran Stunting Rp10 Miliar Malah Dipakai untuk Rapat dan Perjalanan Dinas

Di sisi lain, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Jember Suprihandoko menjelaskan bahwa pertemuan OPD Jember ini merupakan wujud pelaksanaan dalam percepatan penurunan angka stunting.

"Tujuan dari pertemuan itu sebagai media komunikasi strategi dalam penurunan stunting, menyusun rencana kerja antar OPD dan juga menyatukan komitmen bersama dalam penanganan stunting," jelasnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sempat menyinggung penggunaan anggaran penanganan stunting yang justru banyak dihabiskan untuk melakukan perjalanan dinas dan rapat para pejabat.

“Contoh, ada anggaran stunting, Rp10 miliar, coba cek lihat betul untuk apa Rp10 miliar itu. Jangan membayangkan nanti ini dibelikan telur, susu, protein, sayuran,” kata Jokowi saat membuka Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2023 di Jakarta, Rabu (14/6/2023).

“Baru saja minggu yang lalu saya cek di APBD Mendagri (Menteri Dalam Negeri), coba saya mau lihat Rp10 miliar untuk stunting. Perjalanan dinas Rp3 miliar, rapat-rapat Rp3 miliar, penguatan pengembangan apa-apa bla bla bla Rp2 miliar.”

Jokowi pun mengingatkan, anggaran penanganan stunting seharusnya lebih banyak dipakai untuk beli telur, susu, ikan, daging, sayuran, dan lainnya.

Sebab, bahan-bahan makanan tersebut manfaatnya langsung dirasakan oleh masyarakat, bukan malah untuk rapat atau perjalanan dinas.

“Kapan stunting-nya akan selesai kalau caranya seperti ini? Ini yang harus diubah semuanya. Kalau Rp10 miliar itu anggarannya, mestinya yang untuk lain-lainnya itu Rp2 miliar, yang Rp8 miliar itu ya untuk langsung telur, ikan, daging, sayur, berikan ke yang stunting,” ujar Jokowi.