Ditegur Mendagri karena Belum Bayar Insentif Nakes, Ini Pembelaan Para Kepala Daerah

JAKARTA, KOMPAS TV - Sebanyak 10 kepala daerah ditegur Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian karena hingga akhir Agustus belum membayarkan insentif para tenaga kesehatan (nakes) yang sedang berjibaku menangani pasien Covid-19. 

Adapun daftar bupati dan wali kota yang ditegur oleh Mendagri adalah Wali Kota Padang, Bupati Nabire, Wali Kota Bandar Lampung, Bupati Madiun.

Lalu, Wali Kota Pontianak, Bupati Penajem Paser Utara, Bupati Gianyar, Wali Kota Langsa, Wali Kota Prabumulih dan Bupati Paser. 

Baca Juga: Mendagri Tegur 10 Bupati dan Wali Kota karena Belum Bayarkan Insentif Nakes, Ini Daftarnya

Tak lama berselang, para kepala daerah yang ditegur oleh Mendagri itu langsung memberikan penjelasan ihwal permasalahan tersebut. 

Bupati Madiun Ahmad Dawami mengklaim telah mencairkan insentif bagi ribuan nakes di wilayahnya. Dirinya menampik kalau pihaknya belum menunaikan kewajibannya tersebut.  

"Terkait dengan insentif nakes di Madiun, semuanya sudah klir," kata Ahmad seperti dikutip dari Antara, Rabu (1/9/2021). 

Menurut dia, terakhir pembayaran pada tanggal 26 Agustus lalu dengan total lebih dari Rp 19 miliar.

Ia menyebutkan terdapat sejumlah tahapan dalam pencairan insentif nakes tersebut, mulai dari pengajuan di masing-masing OPD hingga pendataan jumlah nakes yang terlibat dalam perawatan pasien Covid-19.

"Setelah pengajuan dan pendataan, ada tahap verifikasinya. Jadi, siapa dan berapa nakes yang merawat pasien Covid-19," katanya menjelaskan.

Baca Juga: 10 Kepala Daerah Dapat Teguran Keras Mendagri, DPR: Bila Tak Jalankan Berhentikan Sementara