Dosen UGM Minta Prabowo Turun Tangan Soal Pertamina: Pemberantasan Mafia Migas Perlu Peran Presiden

YOGYAKARTA, KOMPAS.TV - Pengamat ekonomi energi dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Fahmy Radhi meminta Presiden RI Prabowo Subianto terlibat aktif mengenai kasus megakorupsi Pertamina. Megakorupsi ini belakangan menggegerkan publik dan diduga merugikan negara setidaknya Rp193,7 triliun.

Fahmy menegaskan, peran aktif Presiden dibutuhkan jika ingin memberantas mafia migas. Prabowo diharapkan menjadi panglima operasi pemberantasan besar-besaran mafia migas.

"Tanpa peran aktif Presiden, jangan harap mafia migas yang powerful dapat diberantas dan mustahil perampokan uang negara tidak terulang lagi," kata Fahmy dikutip laman resmi UGM, Senin (3/3/2025).

Baca Juga: Update Kasus Korupsi Pertamina, Kejagung Periksa Dirut PT Kilang Pertamina Internasional

Fahmy menyatakan megakorupsi yang melibatkan petinggi anak usaha Pertamina merugikan masyarakat. Kasus ini dikhawatirkan merugikan negara lebih lanjut karena menurunkan kepercayaan publik terhadap Pertamina.

Dosen UGM itu menyebut kepercayaan publik bisa lebih merosot jika Pertamina tidak transparan. Menurutnya, hal ini dapat menyebabkan migrasi konsumen ke SPBU swasta lebih besar.

“Kalau migrasi konsumen ini meluas, tidak hanya merugikan Pertamina, tetapi juga akan terjadi pembengkakan beban APBN untuk subsidi BBM. Pertamina harus segera menghentikan penyangkalan terhadap temuan Kejaksaan Agung yang justru kontraproduktif," katanya.

Fahmy Radhi menyebut pemberantasan mafia migas dapat dilakukan dengan mengungkap beking mafia. Langkah awal bisa dilakukan dengan mencermati temuan Kejaksaan Agung.

Kata Fahmy, temuan Kejaksaan Agung bahwa korupsi dilakukan pada 2018-2023 dapat menjadi petunjuk. Beking mafia disebutnya terkesan sakti selama periode tersebut.

“Seolah selama 2018-2023 megakorupsi tidak tersentuh sama sekali karena kesaktian beking dan tidak sakti lagi sejak awal 2025. Tanpa operasi besar-besaran terhadap jaringan mafia migas, termasuk menyikat bekingnya, megakorupsi Pertamina pasti terulang lagi," kata Fahmy.

Fahmy pun menyinggung kesaksian Dahlan Iskan saat menjabat Menteri BUMN. Dahlan disebutnya sempat mengutarakan tidak sanggup menindak mafia migas karena beking yang terlalu kuat.

“Saat menjadi Menteri BUMN, Dahlan Iskan menyampaikan bahwa dirinya tidak sanggup membubarkan Petral, anak perusahaan Pertamina, yang ditengarai sebagai sarang mafia migas lantaran bekingnya sangat kuat,” katanya.

Baca Juga: Ahok Buka Suara soal Dugaan Mega-Korupsi Minyak Pertamina, Tuding BPK Terlibat