Pakar: DJP Harus Berikan Mitigasi 6,6 Juta Orang yang NPWP-nya Bocor, Data Ini Cukup untuk Penipuan

JAKARTA, KOMPAS.TV - Pakar Keamanan Siber CISSReC, Pratama Persadha sebut Direktorat Jenderal Pajak (DJP) harus memberikan langkah-langkah mitigasi kepada 6,6 juta orang yang Nomor Pokok Wajib Pajaknya bocor.

Hal tersebut diungkapkan oleh Pakar Keamanan Siber CISSReC, Pratama Persadha menanggapi 6,6 juta data NPWP yang diduga bocor dalam Sapa Indonesia Pagi Kompas TV, Jumat (20/9/2024).

“Data yang bocor itu digunakan oleh orang-orang tak bertanggung jawab di sana, melakukan kegiatan kriminal, ujung-ujungnya siapa, rakyat jadi ditipu, korban scam, penipuan, dipakai untuk pinjol datanya kemudian ditawari judi online dan lain-lain begitu,” kata Pratama.

Baca Juga: Pramono Anung Sebut Hubungannya dengan Jokowi Baik: Bahkan Ketika Beliau Ada Perbedaan dengan PDI-P

“Oleh karena itu nggak boleh ini terjadi, harusnya ada sanksi yang tegas, dan pemerintah bertanggung jawab memberikan informasi kepada Masyarakat. Dirjen Pajak harus bisa memberikan langkah-langkah mitigasi kepada semua orang yang namanya ada di 6,6 juta data yang bocor itu untuk berhati-hati, kenapa, karena data-data yang bocor ini cukup digunakan untuk melakukan penipuan,” kata Pratama.

Apalagi, kata Pratama, tidak semua rakyat Indonesia yang mengerti dengan modus-modus penipuan.

“Ada satu teman, dia ditelepon sama orang ngaku dari kantor pajak dan dia tahu dengan detail, seperti data yang ada di dalam data yang bocor ini. Nah kan nggak semua orang di Indonesia ngerti nih bagaimana penipuan, modus penipuan dan lain-lain,” kata Pratama.

Baca Juga: Umar Kei Ungkap Kronologi Ricuh di Menara Kadin, Bantah Jadi Biang Kerok

"Sehingga kewajiban bagi Dirjen Pajak untuk menginformasikan bahwa, eh hati-hati ya data Anda bocor, waspada kalau ada yang ngaku-ngaku Dirjen Pajak jangan langsung percaya, verifikasi ke Kantor Pajak terdekat, misalkan kaya begitu,” kata Pratama.