Jokowi Minta Pengelolaan Fiskal Dilakukan Hati-Hati: Jangan Ada Rupiah Meleset dari Rencana

JAKARTA, KOMPAS.TV- Presiden Joko Widodo sebut pertumbuhan ekonomi global diperkirakan hanya tumbuh 2,3 persen dampak panjang dari Covid-19. Oleh karena itu, Presiden Jokowi meminta pengelolaan fiskal dilakukan dengan hati-hati agar negara tidak mengalami resesi.

Hal tersebut disampaikan Presiden Joko Widodo dalam pidatonya pada acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2024, Senin (6/5/2024).

“Kita tahu beberapa negara telah masuk pada resesi. Jepang, Inggris, dan beberapa negara Eropa berada pada posisi menuju ke sana, menuju pada resesi,” kata Jokowi

“Oleh sebab itu kehati-hatian dalam mengelola fiskal, mengelola anggaran betul-betul harus prudent, betul-betul harus hati-hati,” kata Presiden Jokowi.

Baca Juga: Pengamat Sebut Prabowo Ingin Persatukan Para Mantan Presiden: SBY-Mega Tak Akur, Kini Jokowi-Mega

Presiden Jokowi menekankan jangan sampai ada uang yang meleset penggunaannya dari rencana yang sudah dibuat. Kehati-hatian, tegas Presiden Jokowi, harus betul-betul dilakukan dalam mengelola setiap rupiah anggaran yang dimiliki untuk rencana pembangunan jangka panjang dan jangka menengah.

“Jangan sampai ada uang rupiah meleset dari rencana yang sudah kita buat, dan betul-betul memperhatikan skala prioritas,” ujar Presiden Jokowi.

“Karena sekarang semua negara takut dan sangat ketakutan terhadap tiga hal, yang pertama harga minyak, yang kedua masalah bunga pinjaman, semua pada takut masalah itu. Karena begitu bunga pinjaman naik sedikit saja, beban terhadap fiskal itu akan sangat besar.”

Dalam pidatonya, Presiden Jokowi kemudian menyampaikan tentang pentingnya sinkronisasi antara Kementerian dengan daerah sebagai kunci kesuksesan untuk pembangunan.

Baca Juga: Istana Respons Usulan Prabowo soal Presidential Club: Ada atau Tidak, Sangat Penting Silaturahmi

“Oleh sebab itu saya juga ingin mengingatkan kepada Kementerian, kalau punya rencana itu disampaikan ke daerah yang ingin ketempatan, ketok pintu kulonuwun siap ndak kita bangun waduk, tapi irigasi sekunder dan tersiernya daerah, kalau nggak sanggup geser ke provinsi yang lain,”

“Tapi biasanya memang kalau Gubernur, Bupati, Wali kota ditanya sanggup? Sanggup Pak, begitu sudah selesai, waduh berat kita pak APBD kita habis semua untuk ini, untuk ini, padahal udah sanggup di depan. Inilah yang saya sampaikan perlunya sinkronisasi dan kunci itu ada di Sekda dan ada di Bappeda.”