JK Nilai Pemilu 2024 Terburuk dalam Sejarah Sejak 1955: Diatur Orang Pemerintahan dan Punya Uang

JAKARTA, KOMPAS.TV - Wakil Presiden ke-10 dan 12 Republik Indonesia, Jusuf Kalla (JK) menyebut Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 di Indonesia merupakan yang terburuk dalam sejarah sejak pertama kali digelar tahun 1955 silam.

Hal ini disampaikannya saat dalam acara diskusi di Universitas Indonesia atau UI, Depok, Jawa Barat, Kamis (7/3/2024).

"Saya pernah mengatakan ini adalah pemilu yang terburuk dalam sejarah Indonesia sejak 1955," kata JK.

Pasalnya ia menilai proses demokrasi yang diwujudkan dalam Pemilu ini diatur oleh kelompok minoritas, yang didalamnya merupakan orang yang memiliki uang dan orang pemerintahan.

Ia pun mengaku khawatir, jika demokrasi seperti ini terus dibiarkan maka tidak menutup kemungkinan Indonesia akan kembali lagi ke zaman otoriter.

"Artinya adalah, demokrasi, Pemilu yang kemudian diatur oleh minoritas, artinya orang yang mampu, orang pemerintahan, orang yang punya uang," ujarnya.

"Apabila sistem ini menjadi suatu kebiasaan, maka kita akan kembali ke jaman otoriter, itu saja masalahnya sebenarnya," tegasnya, dipantau dari Breaking News KompasTV.

Namun, kata JK, peristiwa pemilu sudah terjadi, Indonesia harus melangkah kedepan memperbaiki kesalahan yang terjadi saat ini.

Baca Juga: Tari Ulur Hak Angket SelidikI Dugaan Kecurangan Pemilu, Parpol Tunggu Hasil Resmi KPU?

Ia kemudian mencontohkan Vietnam, negara yang baru ia kunjungi, di mana kini memiliki kemajuan yang sangat luar biasa.

"Sebelum kita membicarakan masa depan bangsa ini, saya baru-baru ini ke Vietnam melihat kemajuannya yang luar biasa, exponya melampaui kita, Pertumbuhannya 7-8 persen," jelasnya.

"Saya tanya apa yang dilakukan? Dia mengatakan 'kita selalu memandang ke depan, tidak kebelakang'," sambungnya.

Bahkan Vietnam berperang dengan Amerika, namun kemudian bersahabat dengan Amerika. Berbeda dengan Indonesia, yang puluhan tahun terus melawan Belanda dan masih memiliki dendam dengan negara tersebut.

"Artinya adalah mari kita lihat ke depan, kalau istilah anda 'move on', yang harus melihat apa yang terjadi dengan demokrasi, negara, kepemimpinan kita sehingga terjadi seperti ini," ucapnya.

Baca Juga: Jusuf Kalla Tanggapi Hak Angket Disuarakan pada Rapat Paripurna DPR: Kalau Tidak, Curiga Terus