"Angka kebutuhan APBN sebesar itu tentu dapat dialokasikan oleh pemerintahan Prabowo-Gibran dengan relatif mudah melalui efisiensi anggaran dan peningkatan penerimaan negara," ujar Budiman, Kamis (22/2/2024).
Lantas siapa yang bertangung jawab untuk melaksanakan program makan siang dan susu gratis tersebut?
Budiman mengakui program makan siang dan susu gratis ini perlu pendekatan khusus. Untuk itu, pihaknya tengah membahas pembentukan Badan Gizi Nasional hingga Kemenko khusus.
Baca Juga: Lebih Pilih Urus APBN, Sri Mulyani Pastikan Tak Terlibat Sinkronisasi Pemerintahan Selanjutnya
Adapun kementerian yang akan terlibat koordinasi dan implementasi program, seperti Kementerian Pertanian, Kementerian Desa, Kementerian UMKM Koperasi, Kementerian Kesehatan, dan Kemendikbud.
Selain itu, koordinasi dengan Pemda dan pemdes masing-masing daerah akan lebih difokuskan pada kesiapan penyediaan bahan pangan yang dibutuhkan.
Ia menjelaskan program makan siang dan susus gratis mengacu komposisi 4 sehat 5 sempurna. Diperkirakan dibutuhkan 6,7 juta ton beras dan 1,2 juta ton daging ayam setiap tahunnya.
Selain itu, dibutuhkan 1 juta ton daging ikan, 500 ribu ton daging sapi, hingga 4 juta kiloliter (kL) susu sapi per tahun.
Budiman memastikan program ini dalam skala penuh 100 persen akan memberikan manfaat pada sekitar 82,9 juta anak sekolah dan pesantren seluruh Indonesia.
Baca Juga: Anggaran Makan Siang Gratis Prabowo-Gibran Capai Rp400 Triliun Tuai Kritikan
Program direncanakan berlangsung secara bertahap dan ditargetkan mencapai skala penuh 100 persen pada tahun 2029.
"Berdasarkan simulasi dan perencanaan yang dilakukan oleh Tim Pakar Prabowo-Gibran, program ini akan memerlukan pembiayaan skala penuh hingga Rp450 triliun per tahun," ujarnya.
Sumber : Kompas TV
Gabung ke Channel WhatsApp KompasTV untuk update berita terbaru dan terpercaya.