Kalkulasi TKN Prabowo-Gibran untuk Program Makan Siang dan Susu Gratis di Tahun Pertama hingga 2029

JAKARTA, KOMPAS.TV - Tim Kampanye Nasional Prabowo-Gibran mengkalkulasi anggaran yang akan dikeluarkan negara untuk program makan siang dan susu gratis. 

Wakil Ketua Dewan Pakar TKN Prabowo-Gibran, Budiman Sudjatmiko menjelaskan di tahun pertama pelaksanaan program dibutuhkan anggaran sebesar Rp120 triliun yang diambil dari 50 sampai 60 persen APBN. 

Namun ke depannya akan ada penghematan melalui pendekatan collaborative farming dengan industri pangan swasta nasional, BUMN pangan, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), UMKM, dan koperasi hingga menggandeng desa sebagai basis produksi komoditi dan bahan pangan yang dibutuhkan untuk makan siang dan minum susu gratis.

Menurut Budiman dari pendekatan tersebut pemerintah akan mendapatkan pasokan bahan pangan sesuai kebutuhan program. 

Sedangkan mitra-mitra industri pangan mendapatkan kepastian pasokan komoditi industrinya dari sumber produksi pangan yang sama si desa-desa mitra program. 

Baca Juga: Prabowo-Gibran Godok Pembentukan Badan Gizi Nasional untuk Program Makan Siang Gratis

Sebagai contoh, 10 ribu desa dari total 74.961 desa dilibatkan memproduksi padi untuk memenuhi kebutuhan program. 

Sebanyak 20 ribu desa bisa membangun peternakan ayam pedaging dan petelur, penggemukan sapi serta usaha sapi perah. 

Kemudian 2 ribu desa nelayan dapat diandalkan untuk penyediaan ikan segar, serta ribuan desa lainnya dilibatkan dalam pemenuhan kebutuhan sayur mayur, buah-buahan hingga bumbu masak untuk penyediaan makan siang gratis. 

Selanjutnya BUMDes, UMKM, dan koperasi akan dikonsolidasikan menyusun rantai pasok khusus penyediaan kebutuhan bahan pangan program makan siang gratis. 

Sedangkan industri besar pangan nasional, berperan mendorong peningkatan kualitas, produktivitas, serta penerapan teknologi pertanian.

Baca Juga: Budiman Sudjatmiko Ungkap Rencana Prabowo-Gibran Bentuk Kemenko Khusus Program Makan Siang Graits

Dengan pendekatan gotong royong produksi pangan tersebut diperkirakan terjadi penghematan hingga 40-50 persen dari kebutuhan pembiayaan program bersumber dari APBN atau diperkirakan sekitar Rp50-60 triliun. 

"Angka kebutuhan APBN sebesar itu tentu dapat dialokasikan oleh pemerintahan Prabowo-Gibran dengan relatif mudah melalui efisiensi anggaran dan peningkatan penerimaan negara," ujar Budiman, Kamis (22/2/2024).

Badan dan Kemenko Khusus 

Lantas siapa yang bertangung jawab untuk melaksanakan program makan siang dan susu gratis tersebut?

Budiman mengakui program makan siang dan susu gratis ini perlu pendekatan khusus. Untuk itu, pihaknya tengah membahas pembentukan Badan Gizi Nasional hingga Kemenko khusus. 

Baca Juga: Lebih Pilih Urus APBN, Sri Mulyani Pastikan Tak Terlibat Sinkronisasi Pemerintahan Selanjutnya

Adapun kementerian yang akan terlibat koordinasi dan implementasi program, seperti Kementerian Pertanian, Kementerian Desa, Kementerian UMKM Koperasi, Kementerian Kesehatan, dan Kemendikbud. 

Selain itu, koordinasi dengan Pemda dan pemdes masing-masing daerah akan lebih difokuskan pada kesiapan penyediaan bahan pangan yang dibutuhkan. 

Ia menjelaskan program makan siang dan susus gratis mengacu komposisi 4 sehat 5 sempurna. Diperkirakan dibutuhkan 6,7 juta ton beras dan 1,2 juta ton daging ayam setiap tahunnya. 

Selain itu, dibutuhkan 1 juta ton daging ikan, 500 ribu ton daging sapi, hingga 4 juta kiloliter (kL) susu sapi per tahun. 

Budiman memastikan program ini dalam skala penuh 100 persen akan memberikan manfaat pada sekitar 82,9 juta anak sekolah dan pesantren seluruh Indonesia. 

Baca Juga: Anggaran Makan Siang Gratis Prabowo-Gibran Capai Rp400 Triliun Tuai Kritikan

Program direncanakan berlangsung secara bertahap dan ditargetkan mencapai skala penuh 100 persen pada tahun 2029. 

"Berdasarkan simulasi dan perencanaan yang dilakukan oleh Tim Pakar Prabowo-Gibran, program ini akan memerlukan pembiayaan skala penuh hingga Rp450 triliun per tahun," ujarnya.