Koalisi Masyarakat Sipil Sebut Kenaikan Anggaran di Kemenhan Tidak Wajar, Begini Kata Jubir Menhan

JAKARTA, KOMPAS.TV - Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan berpendapat, kenaikan anggaran di Kementerian Pertahanan (Kemenhan) secara tiba-tiba dalam jumlah fantastis menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 adalah tidak wajar.

Hal itu disampaikan Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan melalui keterangan tertulis yang diterima redaksi Kompas TV, Minggu (3/12/2023).

“Koalisi menilai, kenaikan anggaran di Kemenhan terjadi secara tiba-tiba dalam jumlah yang fantastis adalah tidak wajar. Mengingat, momentumnya jelang Pemilu 2024,” demikian tertuis dalam keterangan itu.

“Terlebih lagi, kenaikan anggaran ini terjadi pada kementerian yang menterinya adalah calon presiden yang berpasangan dengan anak dari Presiden itu sendiri,” imbuhnya.

Dalam keterangannya, Koalisi Masyarakat Sipil menyebut pada Selasa, 28 November 2023, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengungkapkan permintaan kenaikan anggaran di Kementerian Pertahanan.

Baca Juga: Anggaran Kemhan Naik di 2024, Ini Kata Menhan Prabowo

Kenaikan anggaran itu bersumber dari pinjaman luar negeri, dengan nominal sebesar USD 4 miliar atau setara dengan Rp 61,58 triliun.

“Kenaikan ini baru disepakati saat Menteri Pertahanan Prabowo Subianto bertemu Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, 28 November 2023,” menurut keterangan tertulis itu.

Koalisi tersebut juga berpendapat, mengukur efektifitas kenaikan anggaran pertahanan yang dilakukan di penghujung masa pemerintahan yang akan segera berakhir akan sulit dilakukan.

Terlebih, saat ini Menteri Pertahanan juga merupakan kandidat presiden, sehingga dinilai akan sibuk mengurus urusan politik ketimbang urusan di Kementerian Pertahanan.