PKS Tolak Kenaikan Biaya Haji Rp93 Juta, Sebut Nominal Masih Bisa Diturunkan

JAKARTA, KOMPAS.TV - Fraksi PKS DPR RI menolak kesepakatan biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) 2024 sebesar Rp93,4 juta.

Sebagai informasi, Pemerintah dan Komisi VIII DPR menyetujui biaya haji 2024 Rp93,4 juta dengan biaya perjalanan ibadah haji (Bipih) yang akan dibayarkan jemaah haji 2024 sebesar Rp56 juta.

Biaya haji tersebut naik dibandingkan tahun 2023 sebesar Rp90.050.634, dan terdapat selisih sebesar Rp3.359.363.

Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PKS, Wisnu Wijaya mengatakan dirinya memahami betul permasalahan yang dihadapi terkait pembiayaan haji berkelanjutan.

Baca Juga: Jemaah Tanggung Biaya Haji Rp56 Juta, BPKH Siapkan Rp8,2 T untuk Menutupi Sisanya

Namun, fraksi PKS menilai biaya haji Rp93.410.000 masih bisa diturunkan dengan cara mengefisiensikan berbagai macam komponen, seperti penurunan biaya penerbangan, masyair, pemangkasan durasi haji serta meniadakan komponen yang tidak penting dan relevan dengan kegiatan penyelenggaraan haji.

Menurutnya, penyelenggaraan yang efektif dan efisien, tepat guna dan tepat sasaran sesuai dengan amanat konstitusi perundang-undangan yaitu UU No 8 tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan UU No 34 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan haji yang sesuai dengan prinsip syariah.

“Pertama, Fraksi PKS terus mendorong agar ke depan harga komponen penerbangan dapat disesuaikan dengan harga yang lebih wajar dan kompetitif serta meminta para stakeholder, mampu membuat terobosan yang bisa menghasilkan harga penerbangan yang lebih wajar dan kompetitif mengingat biaya penerbangan saat ini masih terlalu mahal," kata Wisnu saat rapat bersama antara Komisi VIII DPR RI dengan Kementerian Agama, Senin, (27/11/2023).

Dalam hal ini, Wisnu mendorong agar layanan penerbangan dibuka untuk semua maskapai sehingga ada kompetisi yang bisa menghasilkan harga bersaing sekaligus bisa memberi lebih banyak opsi.

Baca Juga: Tok! Biaya Haji yang Harus Ditanggung Jemaah Sebesar Rp56 Juta, Naik Rp6 Juta dari 2023

"Atau tawaran bagi kita untuk memilih layanan yang lebih menjanjikan dan berkualitas. Di antaranya memilih maskapai penerbangan yang membebankan biaya tiket kepada jamaah sesuai pemakaian,” urai Wisnu.

Kedua, lanjutnya, Fraksi PKS meminta agar regulasi zonasi lokasi perhotelan/pemukiman dihilangkan, mengingat aturan ini berdampak terhadap tinggi dan rendahnya harga hotel karena peluang kompetisi yang sehat bagi hotel-hotel setara menjadi sangat terbatas, akibatnya harga-harga hotel dalam zonasi menjadi mahal.

“Selain itu, hilangnya kebijakan zonasi akan menghilangkan spekulan yang mengambil keuntungan dengan tidak fair. Selain itu, menghilangkan zonasi juga berimplikasi pada efisiensi pembiayaan komponen bus selawat yang sebenarnya cukup dibebankan kepada pihak hotel,” ujarnya.

Ketiga, imbuh Wisnu, Fraksi PKS terus mendorong usulan agar durasi haji dipangkas dari 40 hari menjadi 30 hari.

Sebab, dengan pemangkasan durasi ini akan memberikan dampak secara multidimensional mulai dari biaya konsumsi, petugas haji, serta suasana psikologis jemaah dan pengurangan berbagai beban pembiayaan lain terkait yang jika ditaksir bisa menghemat hingga ratusan miliar.

“Untuk itu, secara konkret, kami mengusulkan agar pemanfaatan bandara lama dan baru di Jeddah Arab Saudi lebih dioptimalkan sehingga durasi pengangkutan jemaah lebih banyak hingga tidak menelan waktu hingga lebih dari 25 hari. Termasuk bandara alternatif di Thaif dan Yambo,” pungkasnya.