Guru SMP Negeri di Perbatasan Minta Perhatian Pemerintah, Gaji Tak Dibayar hingga Tinggal di Sekolah

TIMOR TENGAH UTARA, KOMPAS.TV - Ungkapan "pahlawan tanpa tanda jasa" yang lekat dengan sosok guru tampaknya masih relevan, terutama di daerah perbatasan Indonesia.

Tiga guru di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri Wini, di Humusu C, Insana Utara, Kabupaten Timor Tengah Utara, Nusa Tenggara Timur (NTT) mengungkapkan tantangan yang mereka hadapi selama mengajar siswa di perbatasan Indonesia-Timor Leste.

Gaji yang tak dibayarkan atau terlambat dibayarkan hingga fasilitas mengajar yang terbatas tak menurunkan semangat Lukas Kolo, Frederikus Tnepu Bana, dan Aryance Paulina Thake Kolo untuk mengajar para siswa SMP N Wini.

Diangkat jadi Guru PPPK tapi Gaji Telat Dibayar

Lukas Kolo adalah guru Bahasa Indonesia di SMP N Wini yang sudah mengajar selama satu dekade atau 10 tahun. Namun, ia baru menerima Surat Keputusan (SK) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pada Agustus 2023.

Meski sudah tiga bulan diangkat menjadi guru PPPK, Lukas Kolo masih belum menerima gajinya hingga November 2023.

“Saya terima SK tanggal 7 Agustus 2023, sampai hari ini belum terima gaji. Mungkin pemerintah masih urus, karena terlalu banyak peserta,” ungkap Lukas. 

Ia tidak mengetahui secara pasti kapan akan menerima gaji. Sementara itu, ia menyambung hidup dengan menjadi pekerja kebun dan menjual hewan.

Bahkan, Lukas dan keluarga kecilnya sengaja tinggal di ruang perpustakaan sekolah di SMP Negeri Wini yang dialihfungsikan menjadi mes. Sebab, ia perlu menghemat biaya transportasi dari rumahnya yang berjarak 25 kilometer dari SMP N Wini.

“Pulangnya kalau ada keperluan saja. Ya kadang satu bulan sekali. Yang menginap di mes ada tiga guru, termasuk saya,” katanya. 

Baca Juga: Link Download PDF Pidato Hari Guru Nasional 2023 Kemendikbudristek untuk Amanat Pembina Upacara

Ada 235 siswa siswa yang bersekolah di SMP Negeri Wini pada tahun ajaran 2023/2024. Sementara itu, total tenaga pengajar di sana berjumlah 31 guru yang terdiri dari 14 guru PPPK dan 17 tenaga honorer.

Lukas mengatakan, setiap siswa di SMP N Wini dipungut biaya Rp35 ribu rupiah setiap bulan untuk memenuhi keperluan sekolah dan menggaji guru honorer.

“Per harian dari Pemerintah Daerah (Pemda) sudah tidak ada lagi. Karena, kontrak sudah diputus untuk guru-guru. Jadi, honorer murni. Biayanya (digajinya) dari uang yang setiap siswa bayar Rp35.000 untuk guru honorer,” kata Lukas.

Uang tersebut, kata Lukas, khusus untuk para guru honorer, sehingga dirinya yang merupakan guru PPPK tidak menerima gaji dari uang komite.

“Karena, dari biaya komite ini harus murni ke guru yang berstatus honorer,” kata Lukas. Meski dikenakan biaya, terkadang pihak sekolah secara tersirat tidak memaksakan siswa untuk membayar. Hal ini mengingat kondisi ekonomi para orangtua siswa yang berbeda-beda.

Guru Bahasa Indonesia lainnya, Aryance Paulina Thake Kolo, mengaku setiap guru harus membeli buku referensi tambahan dari dana BOS untuk siswa.

“(Kalau ada tambahan belajar, guru) harus beli. Terkadang, buku referensinya disiapkan oleh guru, lalu mereka fotokopi,” kata Aryance.

Meski begitu, perempuan yang kini berstatus guru PPPK itu mengaku tak terpaksa menjadi guru karena merupakan panggilan jiwanya.

“Tidak terpaksa. Mungkin karena sudah profesi dan latar belakang pendidikan, panggilan jiwa. Latar belakang guru, kalau mengalami kesulitan, tetap jalankan tugas. Tetap percaya, suatu saat pasti ada kebaikan,” ucapnya.

Nasib Guru Honorer di Tengah Keterbatasan

Lain halnya dengan Frederikus Tnepu Bana (34) yang merupakan guru honorer pengajar Bahasa Inggris di SMP N Wini.