Mahfud MD Ingatkan Pejabat Kemenko Polhukam untuk Netral dan Tak Terlibat Politik Praktis

JAKARTA, KOMPAS.TV - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengingatkan seluruh pejabat Kemenko Polhukam untuk tetap netral dan tak terlibat politik praktis dalam menyongsong gelaran Pemilu 2024. 

Seperti diketahui, Mahfud sudah resmi menjadi cawapres Ganjar Pranowo setelah pada Kamis (19/10/2023) melakukan pendaftaran ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI. 

Baca Juga: KPU: Anies-Cak Imin Akan Tes Kesehatan 21 Oktober, Ganjar-Mahfud MD 22 Oktober

"Saya secara resmi sudah didaftarkan menjadi (bakal) calon wakil presiden. Pesan saya, saudara tetap bekerja seperti biasa. Tidak usah ikut-ikut urusan politik," kata Mahfud dalam keterangannya, Jumat (20/10/2023). 

"Tidak usah mendukung atau tidak mendukung saya. Itu urusan pribadi saudara dan keluarga saudara di rumah, tapi di kantor ini jangan gunakan fasilitas untuk memenangkan satu pihak dan mengalahkan pihak lain," sambungnya. 

Mahfud menjelaskan, status dirinya sebagai bakal cawapres merupakan ranah pribadi, bukan dalam kapasitasnya sebagai Menko Polhukam. 

"Tidak boleh ikut-ikutan politik, kampanye, buat barisan, mendukung Menko Polhukam atau menolak Menko Polhukam, itu soal lain. Urusan cawapres itu adalah urusan Mahfud MD, bukan urusan Menko Polhukam."

"Oleh sebab itu, tugas-tugas yang selama ini saudara lakukan sudah dengan baik, itu diteruskan. Harus netral. Ini juga akan saya sampaikan kepada semua aparat dan institusi pemerintah, agar pemilu berjalan netral," kata Mahfud.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu menambahkan, politik yang harus dikembangkan Kemenkopolhukam adalah politik aspiratif, politik kebangsaan serta politik ideologis, agar ideologi Pancasila kuat tertancap di negara ini. 

Selain itu, kata dia, konstitusi UUD 1945 dan seluruh perangkat hukumnya harus ditegakkan dengan disiplin.

"Etika dan moral politik kita harus tetap berdasar budaya Indonesia. Tidak boleh ikut politik elektoral, dengan menggunakan simbol-simbol Menko Polhukam."

Baca Juga: Jawaban Ganjar Ditanya Singkatan Nama Ganjar-Mahfud untuk Kampanye Pilpres 2024

"Politik kita politik kebangsaan, politik elektoralnya itu urusan saya di luar kantor, sehingga, jangan sampai nanti berita ‘Oh Menko Polhukam, Kemenko Polhukam mengadakan kegiatan politik praktis untuk mendukung si A, menolak si B, mengecam si A si B’, baik untuk pemilihan presiden, maupun untuk pemilihan legislatif dan urusan kepala daerah," ujarnya.