Tanggapi Eks Ketua PPATK soal laporan Dana Kampanye, Bawaslu: Semua Wajib Lapor

JAKARTA, KOMPAS.TV – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI menanggapi pernyataan eks Ketua Ketua Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK) periode 2002-2011 Yunus Husein tentang sumbangan dana kampanye yang lebih banyak tidak dilaporkan oleh partai politik.

Komisioner Bawaslu RI Herwyn JH Malonda mengatakan, sebenarnya seluruh sumbangan yang masuk wajib dilaporkan.

“Itu yang saya katakan di awal tadi, sebenarnya semua wajib melaporkan. Secara formil kan peserta pemilu melaporkan,” jelasnya dalam Satu Meja The Forum, Kompas TV, Rabu (15/3/2023).

Laporan tersebut, kata dia, berkaitan dengan batasan nominal atau jumlah sumbangan yang diterima.

Selain itu, juga berkaitan dengan sumber dana sumbangan yang diterima.

Baca Juga: Mantan Ketua PPATK Beberkan Pola Dugaan TPPU Jelang Pemilu: Kredit Macet Meningkat, Bank Dibobol

“Terkait dengan ada batasan, pertama, kalau dana kampanye kan ada batasan berapa yang mau disumbangkan. Terutama terkait juga dengan pihak yang dilarang, uang hasil kejahatatan sebenarnya terkait juga dengan hal itu.”

“Pertanyaannya adalah informasi ini didapatkan dari mana pada saat penyelenggaraan pemilu, terutama pada saat kampanye,” lanjutnya.

Jika Bawaslu menerima laporan tersebut, lanjut Herwyn, maka minimal Bawaslu dapat mencegah proses eksekusinya.

Oleh sebab itu, pihaknya menggandeng PPATK sebagai salah satu upaya untuk mendapatkan informasi tersebut.

“Saya katakan dari awal tadi, bahwa kerja sama kita dengan PPATK itu salah satu bentuk memberi informasi pada saat tahapan.”

“Selain dana kampanye, dia juga masuk di tindakan ilegal, yatu politik uang, yang terkait dengan hal-hal yang tidak masuk dalam sistem rekening dana kampanye,” imbuhnya.

Herwyn menegaskan, sebenarnya Bawaslu juga akan fokus pada kejelasan sumber dana kampanye, misalnya kelayakan seseorang memberikan sumbangan dengan nominal besar untuk partai politik.