Tanggapi Eks Ketua PPATK soal laporan Dana Kampanye, Bawaslu: Semua Wajib Lapor

“Sebenarnya kita akan fokus ke yang tadi, sumber dana kampanye apakah jelas. Misalnya seseorang itu apakah layak memberikan dana kampanye misalnya Rp50 juta.”

Ke depan Bawaslu akan mendesak kepada KPU agar mengeluarkan aturan, walaupun mungkin belum menyeluruh, tetapi memasukkan semua yang terlibat dalam pemilu.

“Bukan cuma sekadar peserta pemilu di rekening partai politik misalnya, tapi juga masuk para caleg.”

Sebelumnya, dalam dialog yang sama, Yunus Husein menyebut dirinya tidak terlalu optimistis terhadap sistem pencegahan dana ilegal pada pemilu.

“Terus terang saja saya tidak telalu optimis dalam sistem pencegahan menyangkut dana pemilu yang sekarang,” tuturnya.

Baca Juga: Tanggapi Klarifikasi Harta Kekayaan Pejabat oleh KPK, Saut Situmorang: Nggak Sulit Di-TPPU-kan

Yunus menjelaskan, setelah partai politik (parpol) mendapatkan nomor sebagai peserta pemilu, biasanya pengurusnya langsung membuka rekening atas nama partai.

Namun, sumbangan yang masuk dan tercatat dalam rekening itu jauh lebih kecil jumlahnya daripada sumbangan yang tidak dilaporkan.

“Lebih banyak yang tidak dilaporkan daripada yang dilaporkan.”

Mengenai adanya audit oleh akuntan publik terhadap dana kampanye, Yunus menyebut, bahwa audit yang dilakukan tidak menyeluruh.

“Hanya item tertentu saja yang dilihat oleh akuntan publik, dengan waktu yang sangat terbatas, sehingga apa yang akan ditemukan?”

Yunus juga mengaku dirinya sudah pernah mengecek ke Bawaslu dan Gakkumdu tentang tindak lanjut laporan PPATK.

“Penegakan hukum terpadu ataupun Bawaslu sendiri enggak sempat dia menangani itu.”