Dalam kehidupan yang demokratis, jelas Arif, kemerdekaan menyampaikan pikiran dan pendapat sesuai dengan hati nurani dan hak memperoleh informasi, merupakan hak asasi manusia hakiki.
Dewan Pers juga menilai, DPR mengabaikan minimnya partisipasi dan masukan masyarakat, termasuk komunitas pers, terkait pasal-pasal krusial yang mengancam pers dan wartawan.
Arif mengatakan, Dewan Pers sebagai lembaga independen sebelumnya telah menyusun Daftar Inventaris Masalah (DIM) RKUHP terhadap pasal-pasal krusial yang menjadi ancaman terhadap pers dan wartawan.
Dewan Pers juga menyarankan reformulasi 11 klaster dan 17 pasal dalam RKUHP yang berpotensi mengancam kemerdekaan pers, sebagai upaya mencegah kriminalisasi.
Namun masukan yang telah diserahkan ke pemerintah dan DPR tidak memperoleh feedback. Padahal, Dewan Pers juga menyampaikan saran agar dilakukan simulasi kasus atas norma yang akan dirumuskan.
Baca Juga: Pakar Hukum Tata Negara Nilai Ada 18 Pasal di RKUHP Harus Diluruskan, Ini Tiga di Antaranya
Dewan Pers mencatat sebelas pasal UU KUHP yang berpotensi mengkriminalisasi wartawan serta mengancam kemerdekaan pers, kemerdekaan berpendapat, dan berekspresi.
Sebelas pasal UU KUHP tersebut, yakni:
Baca Juga: KUHP Baru Efektif Berlaku Setelah 3 Tahun Resmi Diundangkan
Sumber : Kompas TV
Gabung ke Channel WhatsApp KompasTV untuk update berita terbaru dan terpercaya.